Anggota Komisi 8 DPR: Tunda Pelaksanaan Permensos Soal Wyata Guna

- 19 Januari 2020, 16:05 WIB

KOMISI 8 DPR RI meminta penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) no 18 tahun 2018, terkait perubahan panti menjadi balai Wyata Guna. Penundaan tersebut, sampai pemerintah daerah dinilai sudah siap dalam penerapan peraturan tersebut.

"Dalam hal ini ada dua poin, yakni penundaan Permensos no. 18 tahun 2018, atau pencabutan permensos itu yang akan kita tinjau dan pasti membutuhkan proses panjang," ungkap Anggota Komisi 8 DPR RI, Lisda Hendrajoni usai menerima aspirasi persoalan Wyata Guna di Warung Suluh, Jalan Doktor Cipto, Kota Bandung, Minggu (19/1/2020).

Menurutnya, penerapan peraturan harus dengan rasa kemanusiaan, terlebih bagi para mahasiswa disabilitas. Sehingga tidak bisa disamakan dengan masyarakat normal lainnya.

"Jangan samakan teman-teman ini, dengan kita yang bisa jalan dan dipindahkan kapanpun. Mereka butuh proses serta penyesuaian, jangan ada pemaksaan-pemaksaan seperti kemarin," katanya.

Disinggung terkait puluhan mahasiswa tunanetra yang sempat bertahan di trotoar depan Balai Wyata Guna, Lisda mengatakan, berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman, maka mereka dapat menepati kembali sampai akhir perkuliahan setiap mahasiswa. Hal tersebut, sesuai perjanjian ketika mereka memasuki dan menempati panti.

"Mereka punya hak tinggal di panti tersebut. Ada yang baru semester 1 dan ada yang semester akhir. Walau ada permensos yang mengganti panti menjadi balai, tapi mereka tidak bisa diabaikan begitu saja," tuturnya.

Lebih jauh, pihaknya memastikan bahwa para mahasiswa tunanetra yang kembali masuk ke Wyata Guna, mendapatkan kembali pelayanan seperti sebelumnya. Termasuk bagi anak-anak lain yang berada diluar kesepahaman, seperti anak yang masih berada di jenjang SD hingga SMA.

Politisi NasDem tersebut, juga menyoroti masa pemanfaatan balai yang hanya 6 bulan, bagi setiap penerima manfaat. Mengingat masa tersebut, dianggap masih kurang jika ingin penyandang disabilitas hidup mandiri.

"Kita akan pelajari lebih jauh, apakah 6 bulan cukup itu cukup untuk membuat saudara-saudara kita mandiri. Jadi membuat program itu harus sampai tuntas, dengan adanya Permensos no. 18, timbul masalah ini," jelasnya.

Halaman:

Editor: Brilliant Awal


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X