Partai Demokrat Kekeuh Ingin Pecat Donald Trump, Parlemen Pun Harus Tanggung Jawab

- 19 Januari 2020, 18:32 WIB
/dokumen galamedianews.com

ANGGOTA parlemen asal Partai Demokrat Adam Schiff dalam sidang pemakzulan Presiden Donald Trump mengatakan sang presiden harus dipecat demi melindungi keamanan nasional dan kelangsungan sistem pemerintahan negara itu.

Dalam dokumen setebal 111 halaman yang diajukan di depan sidang Senat, para pembuat undang-undang itu mengemukakan argumen mereka. Pertama mendukung tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan kedua adanya upaya Trump menghalangi Kongres atas penyelidikan kasus tersebut.

"Senat harus menghukum dan memecat Presiden Trump untuk menghindari kerusakan serius dan jangka panjang pada nilai-nilai demokrasi kita dan keamanan negara," kata Adam Schiff, yang bertindak sebagai jaksa dalam sidang tersebut.

Pernyataan itu merupakan yang pertama kalinya secara resmi disampaian di depan Senat untuk menghukum presiden dan memberhentikanya dari jabatan.

"Kasus terhadap presiden Amerika Serikat sederhana, faktanya tidak dapat disangkal, dan buktinya sangat banyak," kata mereka seperti dikutip politico, Ahad (19/1/2020).

Dokumen itu merupakan seruan langsung kepada para senator untuk bersikap tidak memihak. "Sejarah akan menilai kesediaan masing-masing senator untuk tidak partisan, melihat fakta dengan jujur dan membela Konstitusi," kata para manajer.

Manajer merupakan istilah dalam politik AS untuk para politisi Demokrat yang ditunjuk menjadi penuntut dalam sidang pemakzulan. Mereka menyebut "Presiden bukan seorang raja."

Sebaliknya, tim hukum Trump mengeluarkan penolakan tegas terhadap tuduhan pemakzulan tersebut. Mereka akan mengeluarkan tanggapan yang lebih panjang dan terpisah untuk sidang tersebut pada Senin besok waktu setempat.

Menolak tuduhan itu, para pembela Trump menegaskan kembali desakan presiden, yang digaungkan oleh banyak rekan Republik-nya di Kongres, bahwa tuduhan itu tidak lebih dari upaya partisan untuk memecatnya dari jabatan. Mereka membahayakan hak rakyat Amerika Serikat untuk secara bebas memilih presiden mereka.

Halaman:

Editor: H. D. Aditya


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X