Bupati Bandung Barat Tolak Rencana Pencabutan Subsidi Elpiji 3Kg

- 20 Januari 2020, 16:14 WIB
ilustrasi /dok

BUPATI Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menolak rencana pemerintah pusat mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram. Pasalnya, jika subsidi dicabut akan memberatkan masyarakat yang secara ekonomi berada di bawah garis kemiskinan.

"Kalau ditanya setuju atau tidak (mencabut subsidi), saya jawab tidak setuju. Toh sekarang saja kuota yang diterima Bandung Barat masih kurang. Bagaimana nanti kalau itu dicabut, masyarakat akan semakin sulit menjangkau harga tanpa subsidi," kata Aa Umbara di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan tanggul di Kecamatan Ngamprah, Senin (20/1/2020).

Seperti diketahui, pemerintah akan mencabut subsidi elpiji 3 kilogram. Kebijakan ini akan efektif diberlakukan pada pertengahan 2020. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.

"Pemerintah mensubsidi elpiji 3 kilogram sebagai konversi dari minyak tanah. Kalau memang sekarang dinilai tidak tepat sasaran, yang harus diperbaiki itu alur distribusinya. Bukan mencabut subsidinya, ini bisa menimbulkan gejolak di masyarakat," tandasnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat, Ricky Riyadi mengakui pendistribusian elpiji 3 kilogram dengan sistem terbuka yang berlaku saat ini tidak tepat sasaran. Sehingga banyak masyarakat mampu yang membeli bahan bakar bersubsidi tersebut.

"Memang pada akhirnya masyarakat yang membeli atau menikmati elpiji bersubsidi tidak hanya masyarakat miskin tapi juga dari golongan mampu. Saya menyarankan alangkah lebih baik sistem yang berlaku sekarang diganti dengan sistem tertutup tanpa harus mencabut subsidi," kata Ricky.

Ia menjelaskan dengan sistem tertutup pendistribusian elpiji bersubsidi akan lebih tepat sasaran. Salah satu caranya, pembelian elpiji 3 kilogram bagi keluarga pra sejahtera bisa masuk dalam kartu program keluarga harapan (PKH).

"Pemilik kartu PKH mendapat jatah untuk membelanjakan bantuan dari pemerintah Rp 110.000 per bulan. Dalam aturan, uang yang masuk ke rekening setiap PKH hanya dibelanjakan buat komoditas telor dan beras. Saya menyarankan elpiji 3 kilogram dimasukan dalam komponen PKH," sarannya.

Dengan demikian, lanjutnya, pendistribusian elpiji bersubsidi akan tepat sasaran. Selama ini elpiji 3 kilogram bersubsidi hanya dijual di e-warong.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X