Masih Banyak Rakyat Miskin yang Belum Menikmati BPJS

- 22 Januari 2020, 21:33 WIB
Anggota DPRD Garut dari Fraksi PDIP, Yuda Fuja Turnawan, saat melakukan kegiatan reses di Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu (22/1/2020).

PEMERINTAH pusat telah meluncurkan berbagai program bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di daerah, termasuk Kabupaten Garut. Salah satunya, program bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi keluarga miskin yang dibiayai pemerintah.

Namun pada kenyataannya, tak jarang program BPJS untuk rumah tangga miskin ini tidak tepat sasaran karena masih banyak keluarga miskin yang tak pernah mendapatkan dan merasakannya. Di sisi lain, tidak sedikit dari kalangan keluarga mampu yang justeru mendapatkan bantuan program ini.

Anggota Komisi IV DPRD Garut, Yuda Fuja Turnawan, mengatakan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Kementrian Sosial (Kemensos), di Indonesia ada sekitar 25 juta akun BPJS yang dibayar APBN yang dinikmati kalangan keluarga mampu.

"Tentunya hal ini sangat kita sesalkan, sehingga harus secepatnya dilakukan pembenahan," ujarnya sesusai melaksanakan kegitan reses masa sidang I DPRD Garut di aula Kantor Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu (22/1/2020).

Menurut Yuda, hal serupa juga terjadi di daerah Garut. Ia menyebut, dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses yang telah dilaksanakan di Desa Dangiang, Kecamatan Cilawu dan Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, ternyata masih banyak rumah tangga miskin yang mengeluhkan tak pernah merasakan program BPJS tersebut.

Padahal dikatakan Yuda, selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut sudah menyisihkan anggaran yang cukup besar untuk membayar BPJS khusus bagi rumah tangga miskin.

Namun karena validasi datanya yang kurang baik, terang Yuda, maka program ini jadi tidak tepat sasaran karena banyak rumah tangga miskin yang belum tersentuh program ini.

"Di Garut juga pelaksanaan program BPJS yang dibayar APBD ini masih tidak tepat sasaran. Masih banyak rumah tangga miskin yang mengeluh tak tercover, sedangkan dari kalangan keluarga mampu banyak yang mendapatkannya," ucap Yuda yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Garut tersebut.

Diungkapkan Yuda, untuk menyikapi hal tersebut, belum lama ini Komisi IV DPRD Garut telah melakukan kunjungan kerja ke Kemensos RI di Jakarta. Kepada Kemensos, pihaknya menyampaikan keinginan adanya sinergi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos dan Pemkab Garut melalui Dinas Sosial (Dinsos) terkait data keluarga miskin di Garut.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X