Kabupaten Bandung Barat Segera Miliki Perda KLA

- 27 Januari 2020, 16:29 WIB

KABUPATEN Bandung Barat akan segera memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal itu terungkap dalam acara Sosialisasi Raperda KLA di Gedung HBS Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Senin (27/1/2020).

Kegiatan ini dihadiri Sekda Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikin, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3) Kabupaten Bandung Barat, Eriska Hendrayana, dan pejabat terkait lainnya serta beberapa organisasi yang berhubungan dengan Dinas P2KBP3.

Eriska mengatakan, regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

"Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat," tuturnya.

Lebih jauh Eriska menjelaskan, menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bandung Barat telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat.

Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

"Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan," paparnya.

Sementara itu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kabupaten Bandung Barat Adi Haryanto,ST., sangat mendorong agar Raperda Kabupaten Layak Anak menjadi perda. Pertimbangannya karena ketika sudah terbit perda, maka perlindungan terhadap anak akan semakin kuat karena didukung secara konstitusional.

"Perhatian kepada anak juga akan lebih maksimal dalam pemenuhan hak-haknya, ketika perda sudah terbentuk. Seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan hak kegiatan budaya. Sehingga Bandung Barat diharapkan menjadi daerah yang mampu mengakomodasi hak anak tanpa adanya diskriminasi," terangnya.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X