Disdik Didesak untuk Menangguhkan Pembayaran Uang Sekolah

- 29 April 2020, 19:23 WIB
ilustrasi

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung meminta Dinas Pendidikan (Dinkes) Kota Bandung menangguhkan pembayaran uang sekolah, termasuk untuk sekolah swasta. Mengingat saat ini banyak dari warga yang berkurang penghasilannya.

Ketua DPD PSI Kota Bandung, Yoel Yosaphat mengatakan, wabah Covid-19 berdampak pada perekonomian masyarakat. Karena tidak sedikit warga yang dirumahkan, akibat sejumlah tempat usaha tutup selama pandemi ini.

Tentunya, pendapatan warga berkurang drastis, bahkan ada pula yang menjadi nol sama sekali.

Sementara penghasilan berkurang, kata Yoel, pemenuhan kebutuhan pokok tidak bisa berkurang. Karena itulah, PSI Kota Bandung meminta agar Dinas Pendidikan memberlakukan penangguhan pembayaran uang sekolah, termasuk untuk sekolah swasta.

"Orangtua yang tadinya sanggup menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, bisa saja saat ini mengalami pemberhentian kerja dan usaha, atau malah dirumahkan," ujar Yoel, Rabu (29/4/2020).

"Jadi untuk meringankan beban warga, ada baiknya Dinas Pendidikan memberlakukan penangguhan pembayaran uang sekolah tersebut," ungkapnya.

Namun, diakuinya, tidak semua warga mengalami kondisi ini. Karenanya, bagi keluarga yang keuangannya stabil diharapkan tetap meebayar uang sekolah. Sebaliknya bagi warga yang penghasilannya berkurang, ditangguhkan.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti penggajian guru dan karyawan, Dinas Pendidikan atau bahkan Pemerintah Kota Bandung bisa mencari dana yang bisa dialihkan dan sesegera mungkin membuat Perwalnya. Atau juga bisa dibantu dengan Dana BOS.

"Untuk biaya-biaya kenaikan kelas atau wisuda kelulusan kelas tiga yang telah dikumpulkan, sebaiknya dikembalikan kepada muridnya. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal lain bagi keluarga tersebut," tandasnya.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X