Pengelola Akui Sulit Terapkan Physical Distancing di Pasar Tradisional Kota Bandung

- 1 Mei 2020, 12:46 WIB

DIREKTUR Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, Herry Hermawan mengaku kesulitan menjaga para pedagang dan pembeli menerapkan physical distancing saat berada di pasar. Meski begitu, pihaknya terus berikhtiar secara optimal dengan mengedukasi pedagang dan pembeli agar mematuhi protokol kesehatan.

"Saya laporkan faktanya bahwa physical distancing di PD Pasar bagi para pedagang maupun para pembeli sangat sulit dilakukan. Ikhtiar optimal yang kita lakukan paling adalah mengedukasi tidak terbatas kepada setiap pedagang maupun pembeli. Pertama selalu memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga selalu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer," ujar Herry, Jumat (1/5/2020).

Herry mengaku, terus mengedukasi para pedagang agar mereka menggunakan kaos tangan saat melakukan transaski.

"Cuma pada kenyataannya, banyak sekali pedagang ketika kami (petugas PD Pasar, red) ada, mereka memakai masker dan ketika kami tidak ada disitu mereka buk masker dn ngobrol seperti biasa. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian kita semua, para pedagang pasar dan para pembeli harus disiplin memakai maker, disiplin menjaga jarak dan tidak berkerumn saat selesai bertransaksi langsung pulang," tuturnya.

Terkait kemungkinan penerapan jaga jarak seperti di Pasar Pagi Salatiga yang juga terinspirasi dari Myanmar, Herry menyebut bila pedagang kaki lima atau pedagang pasar tumpah bukan berada di bawah otoritas PD Pasar Bermartabat, tapi kewenangannya berada di kewilayahan.

"Yang menjadi otoritas atau pengelolaan dari PD Pasar Bermartabat hanya yang berada dalam teritori pasar, batasnya pagar ke dalam pasar itu teritori kita," ungkapnya.

Tugas PD Pasar kepada pedagang yang berada dalam kewenanangannya adalah melakukan pembinaan dan mengedukasi. Pihaknya pun berhak menarik retribusi pada pedagang yang berada di dalam pasar.

"Tapi bagi pedagang pedagang pasar tumpah atau yang kita sebut PKL yang ada  di jalan-jalan itu menjadi tanggung jawab kewilayahan di mana retribusi atau pendapatannya sendiri tidak masuk ke PD Pasar," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Herry, untuk memperlakukan pedagang pasar tumpah seperti yang diterapkan di Myanmar atau salatiga bisa saja dilakukan bila memliki lahan yang luas.

Halaman:

Editor: Brilliant Awal


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X