Pemprov Jabar Minta Aparat Perketat Pengawasan di Tempat Keramaian

- 19 Mei 2020, 17:25 WIB
Suasana lalulintas dan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Tegallega, Kota Bandung, Kamis (14/5/2020). Para pedagang kaki lima kembali berjualan dengan tidak menerapkan jaga jarak antar pedagang meski masih dalam masa pandemi Covid-19 dan PSBB Jawa Barat.

GUGUS Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat membenarkan bahwa dalam 1-2 hari ini terjadi pergerakan lalu lintas yang meningkat. Begitu pun pergerakan orang seperti di pasar dan tempat perbelanjaan lainnya yang kurang memperhatikan protokol kesehatan.

"Pak Gubernur sudah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam agar memperkuat pasukan di tempat-tempat keramaian. Juga memperketat jalur lalu lintas," ungkap Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad saat konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (19/5/2020).

Kerumunan warga di tempat perbelanjaan tersebut, katanya diprediksi masih akan terjadi sampai menjelang lebaran. Selain itu, pihaknya pun meminta bupati dan wali kota untuk memperhatikan kondisi ini dan sama-sama menjaga komitmen untuk menekan kasus Covid-19.

"Komitmen untuk berdisiplin tentang social distancing, physical distancing, menghindari kerumunan, dan protokol kesehatan lainnya," ujarnya.

Daud mengatakan adanya kerumunan di tempat keramaian apalagi menjelang lebaran memang tidak bisa dihindari. Upaya yang dilakukan Pemrpov Jabar adalah dengan meminta aparat untuk memperkuat dan menambah jumlah personel di tempat-tempat keramaian itu.

Ia menambahkan, nantinya kegiatan masyarakat akan dilihat dari level kewaspadaan di daerah bersangkutan. Tidak hanya pemprov Jabar yang Rabu ini akan memetakan daerah dan level kewspadaan, sejumah kementerian pun akan melakukan SOP sesuai dengan kewenangannya.

Misalnya, kata Daud, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan di pasar tradisonal atau mal. Begitu pun kementerian pariwisata, mereka akan membuat SOP dan kebijakan di sektor pariwisata. "Mana destinasi wisata yang boleh buka atau SOP-nya seperti apa," jelasnya.

Pihaknya juga meminta bupati dan wali kota untuk melakukan tindakan bagi warganya yang melanggar seperti di mal atau di pasar. "Saya kita sudha ad bupati dan wali kota dan jajarannya yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan tempat keramaian. Mereka langsung menindak kepada para pelanggar," kata Daud.

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X