Fraksi PKS DPRD Jabar minta Gubernur Desak Pemerintah Pusat Tegas Penanganan Covid-19

- 21 Mei 2020, 17:43 WIB

MENJELANG Hari Raya Idulfitri 1441H, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jawa Barat memberikan rekomendasi penanganan Covid-19 kepada Gubernur Jawa Barat. Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu mengatakan, gubernur harus mendesak pemerintah pusat untuk konsisten dan tegas terhadap kebijakan penanganan Covid-19. 

"Ketidaktegasan, ketidaksinkronan, dan sikap plin-plan pemerintah pusat akan membuat pemerintah daerah dan masyarakat di bawah kebingungan, dan dapat menimbulkan sikap abai atas protokol Covid-19," ungkapnya di Kota Bandung, Kamis (21/5/2020). 

Menurutnya, perpanjangan PSBB di Jawa Barat harus dilakukan secara tegas dan konsisten, dengan melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggarnya. 

Termasuk pembatasan/pelarangan mudik atau pulang kampung, pembatasan salat id bersama, kumpul bersama, dan kegiatan lainnya yang mengumpulkan banyak orang. 

"Ini sudah sesuai dengan pembatasan HAM, karena alasan kesehatan dan nyawa lebih utama. Sebagai gantinya perayaan Idulfitri secara individual tetap dapat dijalankan di rumah masing-masing," ucapnya. 

Lebih jauh, gubernur jangan memberi opsi diberikannya izin salat Id di Jawa Barat dengan alasan adanya zona hijau, mengingat belum jelas dan belum rapihnya data penyebaran Covid-19, khususnya Orang Tanpa Gejala (OTG). Adanya izin akan membuat banyak masyarakat cemburu dan abai terhadap ketegasan PSBB.

Haru menjelaskan, Pemprov Jabar harus melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk menyukseskan PSBB, terutama selama perayaan Idulfitri. Karena karakter khas masyarakat Jawa Barat yang cukup patuh terhadap pemimpin informal selain pemimpin formal.

"Gubernur harus memastikan ketersediaan sarana-prasarana kesehatan untuk penanganan Covid-19, seperti APD, obat-obatan, vitamin, ruang isolasi, alat test massal, laboratorium kesehatan, makanan bergizi dan lain sebagainya selama Idulfitri dan setelahnya dengan melibatkan Kota/Kabupaten," jelasnya. 

Selain itu, perlu dipercepatnya distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, dengan terlebih dahulu melakukan pembaruan data. Sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan bahagia tanpa kekurangan kebutuhan pokoknya.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X