Pemkot Bandung Diminta Tegas dalam Penerapan PSBB

- 21 Mei 2020, 19:59 WIB

WAKIL Ketua DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha meminta Pemkot Bandung untuk memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar PSBB. Terutama pengawasan dari para petugas di wilayah yang masih terkategori sebagai zona rawan dan darurat Covid-19.

Seperti diketahui, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Bandung dilakukan hingga 29 Mei 2020, melalui peraturan wali kota Bandung Nomor 21 tahun 2020. 

Walau demikian, masyarakat Kota Bandung masih tetap beraktivitas di luar rumah, salah satunya dengan membeli berbagai keperluan dan kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri 1441 H.

"Dalam persoalan ini, ketegasan dari pemerintah sangat dibutuhkan agar penerapan PSBB lebih optimal, terutama di wilayah zona merah, hitam, dan pusat perbelanjaan," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (21/5/2020). 

Menurut di sejumlah wilayah, termasuk zona merah seperti Kecamatan Andir dan Cicendo, saat ini banyak masyarakat  yang berburu keperluan lebaran. Sehingga memyebabkan terjadinya kerumunan massa yang tidak terkendali. 

Dikatakannya, jika tidak memungkinkan dilakukan penutupan akses jalan, Pemkot Bandung dapat melakukan pembatasan operasional kegiatan pusat perbelanjaan. 

Selain itu, melakukan rekayasa arus lalu lintas dari dan menuju lokasi pusat perbelanjaaan tersebut. Seperti memindahkan lokasi berjualan para pedagang ke tempat yang sangat luas, sehingga tidak menyebabkan adanya potensi kerumunan massa. 

"Saat ini telah banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya PSBB, bahkan aparat kewilayahan setingkat RT/RW pun telau melakukan penutupan ruas jalan di wilayahnya masing-masing.

Tapi untuk wilayah yang padat seperti pasar, justru membuka akses sebebas-bebasnya yang berpotensi terjadinya kerumunan," jelasnya. 

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X