Legislator Minta Pemkab Garut Perhatikan Pesantren Saat New Normal

- 27 Mei 2020, 20:50 WIB
/dok

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut menyoroti rencana pemberlakukan new normal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Khusunya di sektor pendidikan, DPRD meminta agar tidak hanya memerhatikan pendidikan umum saja, namun juga pondok pesantren.

Wakil Ketua DPRD Garut, HR M.Romli mengatakan, lembaga pendidikan di Kabupaten Garut bukan hanya yang tercatat di Dinas Pendidkan (Disdik) saja.

"Pondok pesantren juga merupakan lembaga pendidikan," ujarnya, Rabu (27/5/2020).

Romli menilai, selama pandemi pondok pesantren kurang terperhatikan. Karena itu, ia meminta agar saat new normal diberlakukan, Pemkab Garut juga harus memerhatikan pesantren.

Menurut Romli, protol kesehatan di pondok pesantren juga masih perlu ditata. Apalagi sejumlah pesantren di Kabupaten Garut rencananya syawal ini akan kembali memulai proses belajar mengajar karena wali santri dan masyarakat meminta para kyai membuka kembali.

"Ini karena adanya kekhawatiran akan kondisi santri akibat pengaruh buruk lingkungan, media sosial, dan televisi, akibat kontrol yang lemah," ucapnya.

Di sisi lain, terang Romli, para kiai juga harus memandang persoalan ini dengan bijak karena mereka tidak ingin pesantren menjadi cluster baru Covid-19. Karena itu, lanjutnya, hal tersebut harus segera diantisipasi, ditangani, dan dicarikan solusinya agar pesantren tidak menghadapi keragu-raguan.  

"Kalau kemudian malah dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan kongkrit dari pemerintah, pesantren dengan potensi sedemikian luar biasanya bagi perkembangan bangsa bisa menjadi masalah besar," katanya.  

Romli menyebutkan, bahwa kesiapan pesantren menjalankan new normal harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah karena sebagian besar kondisi sarana dan prasarana pesantren belum memenuhi standar kesehatan, terlebih protokol Covid-19.

Halaman:

Editor: Brilliant Awal


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X