Saat New Normal, TNI dan Polri Akan Tongkrongi Kedisiplinan Masyarakat

- 28 Mei 2020, 15:55 WIB

KUNCI keberhasilan dalam pelaksanaan situasi kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19 adalah kedisiplinan masyarakat. Juga komitmen bersama antara aparat dan masyarakat, mulai level terbawah hingga teratas.

Salah satu upaya untuk mengawasi kedisiplinan masyarakat adalah dibantu dengan peran TNI dan Polri. Mereka akan mengawasi masyarakat  khususnya di tempat keramaian, seperti mal, pasar, tempat ibadah, dll.

"Kami akan dibantu peran dan TNI dan Polri untuk mengawasi masyarakat di tempat keramaian. Kenapa diawasi, karena agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19," ungkap Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad saat konferensi pers di Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (28/5/2020).

Nantinya, kata Daud TNI/Polri akan bekerja selama 14 hari setelah new normal diberlakukan. "Kami belum memastikan apakah pelaksanaan new normal dimulai 1 Juni atau kapan. Nanti Pak Gubernur yang akan mengumumkannya," kata Daud.

Menurutnya, acuan pelaksanaan new normal adalah laju reproduksi pasien positif Covid-19 atau index basic reproductif rate sesuai standar WHO. Hasil perhitungan Jabar memiliki indeks 1,09, artinya setiap satu orang pasien positif bisa menularkan ke satu orang.

Daud menambahkan, terkait perizinan dalam kondisi new normal, seperti izin pernikahan akan diatur sesuai dengan kebijakan wali kota dan bupati di daerahnya masing-masing.

"Kalau soal Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang mengeluarkan memang pemprov DKI. Kalau yang saya lihat di berita memang izinnya dilakukan secara online. SIKM itu diperuntukkan bagi warga yang tinggal di DKI tapi bekerja di luar DKI dan orang yang tinggal di luar DKI tapi bekerja di DKI," jelasnya.

 

Editor: Efrie Christianto


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X