Usai Perseteruan dengan Twitter, Trump Akan Atur Medsos

- 28 Mei 2020, 16:55 WIB

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif untuk perusahaan media sosial pada Kamis (28/5/2020), kata pejabat Gedung Putih setelah Trump mengancam akan menutup situs yang dituduhnya membungkam suara-suara konservatif.

Para pejabat tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tidak jelas bagaimana Trump dapat menindaklanjuti ancaman penutupan perusahaan swasta termasuk Twitter Inc.

Perselisihan itu meletus setelah Twitter pada Selasa untuk pertama kalinya melabeli cuitan Trump tentang klaim kecurangan yang tidak berdasar tentang pemungutan suara melalui surat dengan peringatan yang mendorong para pembaca untuk memeriksa  unggahan-unggahan itu.

Secara terpisah, panel tiga hakim Pengadilan Banding AS di Washington pada Rabu menguatkan pemberhentian gugatan oleh kelompok konservatif dan pesohor YouTube sayap kanan terhadap Google, Facebook, Twitter dan Apple yang menuduh mereka bersekongkol berkonspirasi untuk menekan pandangan politik konservatif .

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News Channel pada Rabu, kepala eksekutif Facebook, Mark Zuckerberg, mengatakan menyensor sebuah platform tidak akan menjadi keputusan yang tepat bagi pemerintah yang khawatir tentang sensor.

Fox menayangkan potongan wawancara dan mengatakan itu akan ditayangkan secara penuh pada Kamis.

Facebook tidak mengambil tindakan apa pun pada unggahan Trump tentang surat suara pada Selasa.

American Civil Liberties Union mengatakan Amandemen Pertama Konstitusi AS membatasi tindakan apa pun yang dapat dilakukan Trump.

Facebook dan Alfabet Google menolak berkomentar. Apple tidak menanggapi permintaan komentar.

"Partai Republik merasa bahwa Platform Media Sosial benar-benar membungkam suara-suara konservatif. Kami akan sangat mengatur, atau menutupnya, sebelum kita bisa membiarkan ini terjadi," kata Trump dalam sepasang unggahan tambahan di Twitter pada Rabu.

Presiden, pengguna berat Twitter dengan lebih dari 80 juta pengikut, menambahkan: "Perbaiki perilakumu, SEKARANG !!!!"

Trump, perwakilan dari Partai Republik, mengincar periode kedua pada pemilu presiden November.

"Perusahaan Besar Teknologi melakukan segala upaya mereka yang sangat besar untuk MENYENSOR sebelum Pemilu 2020," tulis Trump pada Rabu. "Jika itu terjadi, kita tidak lagi memiliki kebebasan."

Ancaman Terkuat

Ancaman Trump kali ini adalah ancaman terkuat dari kelompok konservatif kepada Perusahaan Besar Teknologi. Saham Twitter dan Facebook jatuh pada Rabu.

Tahun lalu Gedung Putih mengedarkan rancangan eksekutif tentang bias anti-konservatif namun tidak cukup memperoleh perhatian.

Asosiasi Internet, yang anggotanya termasuk Twitter dan Facebook, mengatakan platform daring tidak memiliki bias politik dan mereka menawarkan "lebih banyak orang kesempatan untuk didengar dibandingkan periode mana pun dalam sejarah."

Pada Rabu sore, CEO Twitter Jack Dorsey mengatakan cuitan Trump tentang rencana pemilihan melalui surat suara California "dapat menyesatkan orang sehingga berpikir mereka tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan surat suara."

Secara terpisah, Twitter mengatakan cuitan Trump diberi label peringatan sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan "kebijakan integritas sipil" perusahaan.

Dokumen kebijakan di situs Twitter mengatakan orang tidak boleh menggunakan layanannya untuk memanipulasi atau mengganggu proses pemilihan umum atau proses sipil lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir Twitter telah memperketat kebijakannya di tengah kritik bahwa pendekatan lepas tangan memungkinkan akun palsu dan informasi yang salah berkembang.

Perusahaan teknologi telah dituduh melakukan praktik anti-persaingan dan melanggar privasi pengguna. Apple, Google, Facebook dan Amazon.com menghadapi penyelidikan antimonopoli oleh otoritas federal dan negara bagian dan panel Kongres AS.

Anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat, bersama dengan Departemen Kehakiman AS sedang mempertimbangkan perubahan pada Bagian 230 Undang-Undang Komunikasi yang Layak, sebuah undang-undang federal yang sebagian besar membebaskan platform daring dari pertanggungjawaban hukum atas materi yang diunggah oleh pengguna mereka. Perubahan seperti itu dapat membuat perusahaan teknologi lebih rentan dari tuntutan hukum.

Senator Republik Josh Hawley, yang sering mengkritik Perusahaan Besar Teknologi, mengirim surat kepada Dorsey yang menanyakan mengapa Twitter harus terus menerima kekebalan hukum setelah "memilih untuk melakukan editorial atas cuitan Presiden Trump."

Editor: Efrie Christianto


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X