Teknologi Dorong Sentralisasi Ekonomi Global Namun Turut Mengancam Pancasila

- 1 Juni 2020, 15:36 WIB
Dr. Pratama Persadha

HARI lahir Pancasila kali ini diperingati dalam kondisi krisis corona. Hal ini membuat bangsa Indonesia berpikir sudah sejauh mana mengaplikasikan nilai-nilai luhur Pancasila.

Ancaman corona bukan satu-satunya terhadap eksistensi Pancasila. Dalam era serba digital saat ini, ruang siber menjadi peluang tapi juga menjadi ancaman bagi Pancasila bila tidak dikelola dengan semestinya.

Dalam keterangannya Senin (1/6/2020), pakar keamanan siber, Dr. Pratama Persadha melihat masih banyak pekerjaan rumah bagi negara untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Menurutnya semakin berkembangnya teknologi ikut mendorong sentralisasi ekonomi secara global.

"Ruang siber ini tanpa batas, informasi mengalir begitu cepat. Bersamaan dengan aliran informasi juga ada bahaya seperti peretasan, hoaks, ancaman dan paling berbahaya adalah sentralisasi ekonomi secara global," terang chairman Lembaga Riset Siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Pratama menjelaskan, Pancasila punya cita-cita luhur agar kesejahteraan bisa dirasakan oleh segenap anak bangsa dalam suasana damai dan penuh rasa persatuan. Namun kini ancaman yang datang dari ruang siber bertambah karena belum siapnya kita dengan berbagai regulasi.

Hal ini membuat masyarakat Tanah Air terancam semakin sulit mewujudkan kesejahteraan, utamanya karena kemajuan teknologi ikut mendorong sentralisasi ekonomi secara global.

"Semakin berkembangnya teknologi di ruang siber mau disadari atau tidak mendorong sentralisasi ekonomi secara global. Sungguh ini situasi yang sulit, disaat amanat reformasi mendorong desentralisasi ekonomi, kondisi global saat ini mendorong sentralisasi ekonomi. Bila tidak siap dengan regulasi, akan sangat berbahaya untuk kelangsungan bangsa kedepan," papar pria asal Cepu Jawa Tengah ini.

Maksud Pratama adalah banyaknya layanan di ruang siber yang memutus akses negara misalnya untuk urusan pajak. Contohnya saat kita berlangganan Netflix atau membeli software di luar negeri, banyak sekali transaksi tersebut tanpa dikenai pajak. Pengawasan transaksi jelas sulit, karena posisi penjual juga tidak di tanah air.

"Urusan pajak hanya salah satu saja. Urusan data, raksasa teknologi seperti menambang emas dari negara kita dalam berbagai bentuk seperti mesin peramban, smartphone, aplikasi dan marketplace. Padahal data sangat mahal saat ini, tapi regulasi kita tidak siap mengatur agar ada pembagian merata antara negara dengan perusahaan teknologi dan juga masyarakat," tegasnya.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X