Perlu Suntikan Dana Hingga Ratusan Miliar Rupiah, Pilkada 2020 Dianggap Terlalu Dipaksakan

- 2 Juni 2020, 19:30 WIB
ilustrasi

KEBIJAKAN pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dianggap terlalu dipaksakan. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun memerlukan penambahan anggaran untuk menerapkan protokol kesehatan.

Selain sulit direalisasikan, kebutuhan tambahan anggaran itu juga rentan akan penyalahgunaan. Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR telah menyepakati bahwa Pilkada 2020 tetap terlaksana pada Desember 2020.

Konsekuensinya, kata dia, adalah penambahan dana Rp 535 miliar sebagaimana disampaikan oleh KPU RI. "Rasa-rasanya hal ini agak sulit untuk dirasionalisasi ya. Proses pembahasan dan penambahan anggaran ini tentu akan membutuhkan waktu," kata Neni, saat dihubungi, Selasa (2/6/2020).

Menurut dia, proses pengadaan alat pelindung diri (APD) dan perangkat kesehatan lainnya untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 juga harus segera tersedia. Mengingat, kata dia, pada 15 Juni 2020 tahapan yang terhenti direncanakan bakal dilanjutkan kembali.

Neni menjelaskan, ketika tahapan pilkada dilanjutkan kembali, maka KPU akan langsung berhadapan dengan tahapan pendaftaran pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan, yang tentu melalui mekanisme pertemuan langsung. Otomatis, APD dan perangkat kesehatan lainnya juga akan langsung digunakan.

"Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mungkin pengadaan APD dan perangkat kesehatan lain secara massal, distribusinya ke seluruh daerah pemilihan bisa selesai, sementara dana baru mulai mau dianggarkan," katanya seperti ditulis wartawan "PR", Hendro Husodo.

Hal tersebut, tekan dia, penting untuk diperhatikan agar pelaksanaan Pilkada 2020 yang terkesan agak dipaksakan tidak menimbulkan masalah besar di kemudian hari. "Covid belum usai, nanti malah bisa muncul banyak masalah baru," ujarnya.

Neni menambahkan, hal yang harus dipastikan juga adalah terkait dengan mekanisme laporan pertanggungjawaban keuangan negara, agar tidak terjadi kesalahan. Dengan kondisi di mana APD dan alat kesehatan lainnya harus segera didistribusikan, maka pelaporannya memungkinkan terjadi kesalahan.

"Dalam kondisi seperti ini juga rentan korupsi. Kita mestinya dapat menjadikan pelajaran dari beberapa tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemilu lalu. Belum lagi nanti kalau pengawasannya dari pihak terkait lemah, maka potensi korupsi juga tinggi," katanya.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X