Beda dengan Jakarta, Bodebek Tidak Terapkan PSBB Transisi

- 4 Juni 2020, 15:31 WIB
ilustrasi

WILAYAH Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) tidak akan menerapkan aturan seperti Provinsi DKI Jakarta, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dalam pencegahan Covid-19. Wilayah penyangga ibu kota yang masuk wilayah Jabar itu memiliki aturan khsusus yang akan ditetapkan Gubernur Jabar, yakni PSBB Proporsional untuk dua kali masa inkubasi terpanjang yaitu 28 hari. Sementara masa PSBB transisi di DKI Jakarta selama 30 hari.

Demikian diungkapkan Wakil Koordinator Sub. Divisi Pengawasan Massa dan Penegakan Aturan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Eni Rohyani dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (4/6/2020).

"Di Jabar melalui keputusan gubernur akan tetap melaksanakan PSBB secara proporsional untuk dua kali masa inkubasi terpanjang yakni dua kali 14 hari, yakni 28 hari. Kepgub itu akan ditetapkan hari ini oleh Pak Gubernur bersamaan dengan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada bupati dan wali kota di wilayah Bodebek," terang Eni yang juga sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar ini.

Dikatakan, keputusan PSBB di wilayah Bodebek harus sejalan dengan keputusan Pemprov DKI, karena wilayah tersebut sebagai mirroring dari DKI Jakarta. Dengan keputusan Gubernur Jabar itu hanya beda termonologi, karena sistem pererintahan DKI Jakarta dan Jabar memang berbeda.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa Jabar memiliki kota/kabupaten yang memiliki otomoni juga. Berbeda dengan DKI Jakarta yang kebijakan gubernurnya diikuti oleh jajarannya tanpa harus membuat produk hukum. Berbeda di Jabar, gubernur membuat produk hukum untuk penanganan Covid-19, otomatis wali kota dan bupati pun membuat produk hokum yang sama yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya," jelasnya.

Masih dikatakan Eni, SE yang akan diterbitkan gubernur adalah untuk memberi penjelasan dan pemahaman kepada wali kota dan bupati. Pasalnya, selama ini Kepgub No. 46 tahun 2020 tentang Pemberlakukan PSBB Secara Proporsional dan Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) masih diartikan secara berbeda oleh kota/kabupaten,

"Selama ini, ada kota/kabupaten ada yang mengartikan bahwa setelah PSBB provinsi berakhir, bisa secara otomatis melaksanakan AKB, padahal aturannya tidak seperti itu. Oleh karena itu, Pak Gubernur juga akan mengirimkan SE kepada wali kota dan bupati untuk meluruskan perihal persiapan AKB," papar Eni.

Menurut Eni, mekanisme pengajuan AKB dimulai dengan usulan bupati/wali kota tentang pemberhentian PSBB ke kementerian kesehatan melalui gubernur. Setelah itu, bupati dan wali kota meminta penetapan AKB ke kemenkes melalui gubernur.

"Nampaknya masih menjadi permasaahan di kabupaten/kota karena euforia pelaksanaan AKB. Mungkin menyakapinya terlalu semangat untuk menjalankan kehidupan yang normal. Makanya kami luruskan dengan SE Gubernur," katanya.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X