Kepada Refly Harun, Rizal Ramli Mengaku Pernah Diminta Rp1,5 Triliun untuk Jadi Presiden

- 29 Juni 2020, 08:18 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan ekonom senior Rizal Ramli berbincang soal demokrasi kriminal di Indonesia.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan ekonom senior Rizal Ramli berbincang soal demokrasi kriminal di Indonesia. /- Foto: Foto: Tangkapan layar channel YouTube Refly Harun.

GALAMEDIA - Mantan Menteri Ekonomi era Presien Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Rizal Ramli mengaku pernah ditawari menjadi Presiden RI. Sayaratnya, ia harus membayar Rp1,5 triliun.

Rizal mengaku, dana triliunan rupiah itu untuk membayar partai-partai pendukung.

Hal itu terungkap dalam  dialognya dengan Refly Harun dalam kanal Youtube Refly Harun dengan video berjudul 'Refly Harun vs Rizal Ramli: Demokrasi Kriminal!!!' yang diunggah pada Sabtu, 27 Juni 2020.

Baca Juga: Anggun, Masuk Peringkat 100 Artis Favorit Masyarakat Prancis

Seperti ditulis cirebon.com dalam judul "Hanya Butuh Rp6 triliun untuk Kuasai Indonesia, Refly Harun: Sudah Kena Semua, Murah Banget", keduanya  juga membahas lucunya demokrasi kriminal yang ada di Indonesia.

"Dulu juga pernah ada yang ngajak-ngajak saya. Tapi, mereka (partai) minta duit. Tiga partai totalnya Rp1,5 triliun. Berarti kan masing-masing partai Rp500 miliar," ungkap Rizal.

Menanggapi tawaran tersebut, Rizal menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup membayar sebanyak itu.

Baca Juga: Google Doodle Tampilkan Subak, Penghargaan untuk Budaya Indonesia

"Kita korup aja gak pernah. Kalau cuma makan-makan gitu sih bisa. Tapi kalau bayar partai satunya Rp500 miliar, 3 partai Rp1,5 triliun ya gak sanggup kita," papar Rizal.

Hal itu membuat Refly Harun menilai berbahaya bila Presidential Threshold terus dipertahankan di Indonesia.

Pasalnya, ini akan mudah bagi siapapun yang ingin menguasai politik Indonesia, selama mereka memiliki modal.

Baca Juga: Kembali Naik, Ini Dia Daftar Harga Emas Batangan di Pegadaian

"Tinggal keluarkan Rp9 triliun selesai. Semua kita dapet, mulai dari Presiden, Wakil, Kapolri, hingga Jaksa Agung," ujar Refly.

Namun begitu, Refly mengklaim bahwa tidak usah Rp9 triliun, karena hanya butuh Rp6 triliun saja untuk menguasai Indonesia.

"6 kan partai di istana? 3 dibiarkan saja. Kalau tidak dibiarkan, nanti tidak ada calon lain. Nah itu sudah bisa dipastikan," ujar Refly.

Baca Juga: Lokasi SIM Keliling Online Polrestabes Bandung, Senin 29 Juni 2020

Lebih lanjut, Refly Harun menilai Indonesia berasa amat murah untuk dikuasai dengan nilai Rp6 triliun tersebut. Bahkan, ia pun merujuk dana kartu prakerja yang hanya berkisar Rp5,8 triliun, sehingga tak jauh berbeda.

"Kan murah banget menguasai Republik Indonesia ini cuma dengan Rp6 triliun. Kartu prakerja saja Rp5,8 triliun, murah banget," katanya. (Penulis: Khairunnisa Fauzatul A)***

Editor: Brilliant Awal


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x