Network
GALAMEDIA - Presiden RI, Joko Widodo berharap kedepan tidak ada lagi pengambilan paksa atau perebutan jenazah pasien yang terpapar Covid-19. Untuk mencegah hal tersebut perlu ada pelibatan tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran.
Dlam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020, Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, ahli komunikasi publik dan praktisi menjelaskan kepada masyarakat mengenai bahaya dan juga risiko penularan virus corona tipe baru yang begitu cepat.
"Itu sebuah hal yang harus kita jaga jangan terjadi lagi," ujar dia.
Baca Juga: Puluhan Ibu Hamil di Kota Tasikmalaya Terserang Penyakit Hepatitis B
Presiden juga meminta sosialisasi lebih masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pengujian sampel spesimen individu untuk mencegah penularan lebih luas Covid-19. Hal itu agar tidak ada lagi masyarakat yang menolak mengikuti uji cepat (rapid test) maupun uji Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mendiagnosa keberadaan virus tersebut.
“Datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa ‘rapid test’, belum ada penjelasan tapi tidak didahului sosialisasi ke masyarakat yang ingin didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” ujarnya seperti dilansirkan Antara.
Pada akhir pekan lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan terjadi pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 oleh keluarga yang bersangkutan di Ambon, Maluku. Hal itu dikhawatirkan menambah jumlah masyarakat yang tertular SARS-CoV-2.
Baca Juga: Siap Jadi Tsar Rusia, Putin Langgengkan Kursi Presiden Hingga 83 Tahun
Sejumlah masyarakat di daerah juga masih banyak yang menolak mengikuti uji cepat Covid-19. Hal itu seperti yang terjadi di Ambon, Maluku dan Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Juni 2020.***
