Dari PPN Hingga Bea Masuk, Begini Aturan Soal Pajak Untuk Sepeda

- 30 Juni 2020, 16:15 WIB
Sepeda Brompton amazon

GALAMEDIA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menyatakan hingga saat ini tidak ada aturan pemungutan pajak sepeda, melainkan regulasi yang akan mengatur sisi keselamatan pesepeda.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut aturan disiapkan sebagai antisipasi meningkatnya penggunaan sepeda di kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan Kota Bandung. Salah satu regulasi yang diatur adalah penggunaan alat pemantul cahaya, jalur pesepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya.

Baca Juga: Layanan Kantor Pos dalam Genggaman

Namun, seperti apa sebenarnya aturan pajak sepeda?

Seseorang yang membeli sepeda di toko dalam negeri akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari harga jual. Apabila pembeli membeli sepeda dari luar negeri secara online, negara berhak memungut bea masuk atas sepeda tersebut.

Ketentuan bea masuk sepeda atau barang impor lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Setiap barang impor yang bernilai 3 dolar AS (sekitar Rp 45 ribu) atau lebih dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen dari harga jual. Lalu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor sebesar 10 persen.

Baca Juga: Pemkot Bandung Isyaratkan Bakal Ada Peningkatan Jumlah Kasus Covid-19

Sementara, untuk sepeda yang dibawa sendiri dari luar negeri oleh pemiliknya, ketentuan diatur dalam PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X