Network
GALAMEDIA - Kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri-menterinya yang dinilai tidak bekerja dengan baik, sudah selayaknya perombakan kabinet. Terlebih, sudah banyak survei yang menilai sejumlah menteri Jokowi.
Salah satunya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang menempati posisi paling rendah dalam survei tingkat kepuasan kinerja para menteri.
“Betul , Edhy Prabowo kinerjanya sangat buruk. Bahkan dibanding Bu Susi Pujiastuti bak langit dan bumi. Padahal Bu Susi adalah perempuan dan hanya lulusan SMP," ungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman dalam siaran persnya.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini dan Kemarin, Bandingkan Perbedaannya
"Di sisi lain Edy Prabowo adalah jebolan tentara namun lembek, tidak ada cerita pembakaran kapal nelayan asing illegal,” imbuhnya.
Berdasarkan survei yang dirilis lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI), Jumat (19/6/2020) pekan lalu, Edhy Prabowo Edhy Prabowo menempati paling rendah dalam survei tingkat kepuasan kinerja para menteri.
Politisi Gerindra itu hanya mendapat tingkat kepuasan sebanyak 23,3 persen, sedangkan yang tidak puas ada 58 persen. Sementara pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang juga menjabat menteri, ada di urutan pertama sebagai menteri dengan kinerja paling memuaskan.
Baca Juga: Terkonfirmasi Positif Corona di Jabar Bertambah 54 Menjadi 3.276 Kasus
Boyamin menilai, survei itu adalah gambaran dari kepuasan masyarakat. Ia menjadi catatan Menteri Edhy juga adalah soal ekspor lobster yang dipertanyakan transparansinya.
“Salah satunya adalah ekspor benih lobster yang sangat memalukan dan mencederai kebijakan Presiden Jokowi. Apa untungnya ekspor benih lobster dengan membuat nelayan tetap gigit jari,” ujarnya.
Sementara itu, Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman mengamini perlunya reshuffle kabinet. Di barisan menteri yang menurutnya perlu diganti, ada nama Menteri KPP Edhy Prabowo.
Baca Juga: Update Covid-19 Kota Bandung, Total Positif Sudah Mencapai Angka Ini
Ia mengatakan berbagai kebijakan kontroversi seperti ekspor lobster dan cantrang adalah langkah mundur.
"Sejak ditinggal Susi Pudjiastuti, Kementerian KKP mundur luar biasa," kata Ferdy.
Sedangkan Pengamat Politik, Arya Fernandez menilai pertimbangan reshuffle juga harus berdasarkan evaluasi, bukan survei semata.
Dia menekankan, yang dibutuhkan publik adalah pencapaian pemerintah selama 3 bulan pandemi, dan paparan efektivitas program seperti bansos, kartu pra kerja, dan berbagai subsidi serta relaksasi.
Baca Juga: Inter vs Brescia: il Nerazzurri Cetak 6 Gol Tanpa Balas
Menurut Arya, urusan kemarahan Jokowi dan rencana reshuffle sebaiknya hanya dibahas di internal istana saja.
”Tidak perlu dipertontonkan, reshuffle itu urusan presiden, kalau ada menteri yang tidak punya sense of crisis, atau kerjanya lambat, 100 persen hak prerogratif presiden untuk mencopot, dan tugas presiden untuk membereskannya, itu bukan kebutuhan publik, tapi kepentingan politik istana,” tuturnya.***
