Network
GALAMEDIA - Penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 tidak berjalan serempak. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ikut mengkritisi banyaknya instansi yang berkecimpung dalam penyaluran bantuan.
Dengan disalurkan melalui banyak pintu instansi, kata dia, membuat banyak warga yang seharusnya berhak menjadi tidak terdata atau bahkan hingga ada data ganda.
Pria yang akrab disapa Emil itu menyatakan, imbas dari banyaknya instansi yang menyalurkan bansos, pimpinan di level bawah kesulitan untuk melakukan pendataan.
Baca Juga: Heboh Surat Sakti DPRD di Proses PPDB, Fraksi Golkar: Itu Aspirasi
"Kita minta ke (pemerintah) pusat untuk satu pintu, tapi tidak bisa. Berimbas penyaluran bansos menjadi dinamika kepala daerah hingga kepala desa," kata Emil usai kegiatan touring keliling Priangan Timur, Ahad, 5 Juli 2020.
Emil menilai banyaknya sumber yang memberi bansos tak jarang membuat kepala daerah bahkan petugas hingga di level paling bawah mengalami masalah. Bahkan mereka kerap bersitegang langsung dengan masyarakat.
Meski begitu, lanjut Emil, penyaluran bansos dari Pemerintah Provinsi Jabar akan terus dilaksanakan. Ia meminta semua pihak untuk mengawasi penyaluran bansos tersebut agar tepat sasaran dan sesuai dengan data hak penerima.
Baca Juga: Indonesia Diganjar Rp 812,86 M karena Berhasil Menurunkan Emisi Gas Buang
Sedangkan dengan masih adanya warga yang belum menerima hak bantuan, itu karena hal yang tadi ia keluhkan, yakni banyaknya pintu yang menyalurkan bansos. Mulai dari Kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.
