Network
GALAMEDIA - Keselamatan warga harus menjadi diutamakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19. Sebab, dalam pesta demokrasi lima tahunan itu khawatir terjadi penularan Covid-19.
Apalagi sampai saat ini penularan Covid-19 masih terjadi. Maka itu, potensi sebaran COVID-19 harus ditekan selama Pilkada berlangsung.
"Kami harus memastikan keselamatan warga, apalagi Jabar penduduknya terbesar se-Indonesia, jumlah pemilih tetap mencapai 33 juta," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa, 7 Juli 2020.
Baca Juga: Dukung Bangkitnya Sektor Pariwisata, Puluhan Bus Konvoi Ke Pangandaran
Menurut Emil --sapaan Ridwan Kamil-- salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan membagi jadwal pemungutan suara.
"Namun, di samping itu, yang saat ini menjadi kendala salah satunya adalah anggaran yang harus dikeluarkan karena dana APBD kami dialokasikan untuk (penanganan) COVID-19," ucapnya.
Adapun delapan daerah di Jabar akan menggelar Pilkada pada 2020, yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.
Baca Juga: DAM Berikan Potongan Khusus Pembelian Honda Genio di Jawa Barat
Menurut Emil, pembagian jadwal pemungutan suara dapat menjadi solusi ketimbang harus menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal itu pun dapat mengurangi beban anggaran Pilkada. Apalagi, 63 persen warga Jabar terdampak Covid-19 dan membutuhkan bantuan.
"Sekarang 63 persen warga Jabar harus dibantu, maka sebagai pemimpin saya putuskan semua proyek berhenti. Kami fokus memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan," katanya.
"Solusi saya sederhana membuat regulasi yang mengatur bahwa pemungutan suara bisa sampai sore. Jadi, jumlah TPS-nya tetap, pencoblosannya dibagi dua ronde, yakni pagi sampai siang, dan siang sampai sore," imbuhnya.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Jadi Pengalaman Tersendiri Bagi Peserta UTBK di ITB
Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang menilai, penundaan Pilkada adalah hal penting, mengingat kasus positif di Indonesia masih bertambah. Presiden RI Joko Widodo, kata ia, telah menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan dan ekonomi.
"Kami memandang penundaan (Pilkada) adalah suatu hal yang penting karena pandemi keadaannya memprihatinkan, Presiden pun telah menyatakan bahwa negara dalam keadaan krisis kesehatan dan ekonomi," kata Teras.
Krisis ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga berbagai negara di belahan dunia. Pilkada serentak tahun ini akan digelar di 261 daerah dan 9 provinsi dengan jumlah pemilih mencapai 105 juta.
Baca Juga: Jokowi dan Megawati Digugat karena Dianggap Jadi Inisiator RUU HIP
"Kita tidak bisa membandingkan dengan negara yang punya sistem yang tidak dimiliki Indonesia. Misalnya, electronic voting, kita masih belum bisa melakukannya," ucapnya.
"Jadi dengan kondisi seperti ini menjadi keprihatinan Komite I, intinya pandangan kami bahwa sebaiknya Pilkada tidak dilakukan pada di 2020. Namun, kami selalu berdoa COVID-19 segera berlalu," tambahnya.***
