Langgar Aturan, Dua ASN Kab. Bandung akan Dikenakan Sanksi

- 8 Juli 2020, 16:44 WIB
Ilustrasi. /


GALAMEDIA - Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik Pegawai Negeri Sipil. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh KASN untuk ditindak lanjuti oleh Bupati Bandung, Dadang M. Naser.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehudin mengatakan, dari empat rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung kepada KASN, dua diantaranya mendapatkan putusan. Kedua putusan tersebut bahwa ASN terbukti telah melanggar kode etik ASN.

"Pelanggaran pertama yakni temuan Bawaslu pada 28 Desember 1 2019 terhadap saudara AR yang merupakan ASN aktif. Setelah dilakukan penelurusan dan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, ASN tersebut telah melakukan pendekatan terhadap salah satu partai politik yaitu Partai Gerindra," kata Januar saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu 8 Juli 2020.

Baca Juga: Polisi Gadungan Lakukan Penipuan Bisa Ngurus Surat-surat Kendaraan

Tak hanya sampai disitu saja, jelas Januar, kemudian pada 15 November 2019 AR mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Bandung pada Pilkada 2020 dari partai Gerindra.

Selain AR, kata Januar, ASN lainnya yang diputus oleh KASN adalah seorang Camat berinisial BB. Berdasarkan temuan dari Bawaslu Kabupaten Bandung dalam hal pengawasan di Media Sosial, BB diduga melanggar kode etik ASN disebabkan menghadiri kegiatan HUT Partai Golkar di Dome Rancaekek pada masa Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020.

"Atas dugaan pelanggaran tersebut keduanya diputus terbukti melanggar oleh KASN dan akan diberikan sanksi oleh Bupati Bandung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian” ujarnya.

Baca Juga: Dari Anting Saudi Hingga Cincin yang Diinginkan Meghan Markle, Lima Perhiasan Favorit Kate Middleton

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BKPSDM) Kabupaten Bandung, Wawan A. Ridwan menjelaskan bahwa AR terlambat mengundurkan diri sebagai PNS saat proses Bawaslu sudah berjalan. Sehingga, pihaknya tetap akan menjatuhkan sanksi kepada AR sesuai aturan yang berlaku.

"Status kepegawaian yang bersangkutan masih PNS aktif. Dia mengajukan pengunduran diri pada April, tapi saat itu proses BAP oleh Bawaslu sudah dilakukan. Jadi sanksi tetap berjalan karena posisi sebelumnya melanggar aturan," kata Wawan ditemui di kantornya.

Halaman:

Editor: Dadang Setiawan


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X