Pemerintah Provinsi Jabar Lakukan Penataan Aset Dinas Pendidikan

- 8 Juli 2020, 17:46 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja memimpin rapat terkait pengelolaan aset Dinas Pendidikan Jabar di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu, 8 Juli 2020. (Foto: Dudi/Humas Jabar) /

GALAMEDIA- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar secara proporsional terus melakukan penataan dan pendataan terkait keuangan dan aset di lingkungannya.

Salah satunya, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Adapun Jabar sembilan kali berturut-turut meraih WTP untuk LKPD Tahun Anggaran (TA) 2011-2019.

Di sektor pendidikan, Pemda Provinsi Jabar tengah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Pengelolaan Aset pada Dinas Pendidikan. Selain aset tanah dan bangunan, aset tersebut mencakup bangku, meja, hingga alat praktikum di SMA/SMK/SLB se-Jabar.

Baca Juga: Hubungan Makin Tegang, FBI Sebut China Jadi Ancaman Terbesar Bagi AS

Selain pengecekan aset secara langsung, Setiawan berujar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar tengah menyiapkan program/aplikasi untuk penataan aset secara online atau dalam jaringan (daring).

"Terkait manajemen aset, saya minta program atau aplikasi yang dikembangkan oleh BPKAD segera disosialisasikan. Bahwa kita akan bermain secara virtual terlebih dahulu sebelum kita melakukan cek fisik ke lapangan. Ada juga usulan, virtual yang sifatnya online juga harus bisa offline (sehingga terintegrasi datanya)," kata Setiawan dalam rapat di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu, 8 Juli 2020.

Dirinya menambahkan, pengembangan aplikasi tersebut juga harus disesuaikan dengan perubahan format inventarisasi barang. Setiawan pun meminta Kepala Dinas Pendidikan Jabar segera menunjuk pejabat yang akan bertugas mengelola aset di sekolah-sekolah.

Baca Juga: Langgar Aturan, Dua ASN Kab. Bandung akan Dikenakan Sanksi

"Segera tunjuk petugas atau pejabat yang meng-approve, yang meng-input (data), yang harus tercatat dan disampaikan ke BPKAD," ucap Setiawan.

Halaman:

Editor: Dadang Setiawan


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X