Network
GALAMEDIA - Dinas Pendidikan Jawa Barat dan jajarannya diminta untuk memberi ruang pengaduan pasca pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK di Jabar, Rabu, 8 Juli 2020.
"Selain memberi ruang pengaduan pasca pengumuman PPDB, Disdik Jabar juga diminta untuk menindaklanjuti sejumlah pengaduan yang masuk dan memastikan semua pengaduan bisa diseleaikan sesuai dengan prodesur," kata pegiat pendidikan, Dan Satruana.
Dikatakan, jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, pengaduan banyak yang tidak ditindaklanjuti. "Banyak aksi dari masyarakat kerika pengaduannya tidak direspons," ujarnya.
Ia menilai bukan tidak mungkin pasca pengumuman ini ada keluhan dan komplain.
Baca Juga: Ribuan Umat Islam Akan Kembali Turun ke Jalan Menolak RUU HIP
"Misalnya dalam sistem zonasi bagaimanapun ada kemungkinan kejanggalan dalam jarak. Misalnya kami menemukan ada yang jaraknya 150 meter. Kalau koordinatnya memang demikian ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu kecurangan, saya kira harus dibuka ke publik," tegas Dan.
Sementara itu, dalam siaran persnya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jabar, Dedi Supandi menyatakan pelaksanaan PPDB SMA dan SMK di Jabar Tahun 2020 tahap 2 telah selesai.
Dikatakan, secara umum pelaksanaan PPDB berjalan lancar. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahap 2 PPDB ini relatif lebih sedikit dibandingkan tahap 1. Karena, keberagaman jalur di tahap 2 tidak sebanyak tahap 1 di SMA dan SMK yang masing-masing hanya 1 jalur.
Baca Juga: Brighton Vs Liverpool: Upaya The Reds Pecahkan Rekor 'Centurion' Milik ManCity
Permasalahan di jalur zonasi terkait kartu keluarga (KK), menurutnya, disebabkan kurangnya pemahaman atau disiplin masyarakat terkait dokumen kependudukan. "Ini perlu sosialisasi yang lebih optimal," ujarnya.
Mengingat PPDB ini berkaitan dengan dokumen kependudukan, ia mengimbau orangtua yang akan menyekolahkan anaknya di tahun yang akan datang agar menyinkronisasi sedini mungkin. "Jangan menunggu PPDB," imbaunya.***
