Puluhan Perwira Tinggi Polri Duduki Kursi Komisaris Sejumlah BUMN dan Lembaga Pemerintahan

- 10 Juli 2020, 10:57 WIB
Ilustrasi Perwira Tinggi Polri.
Ilustrasi Perwira Tinggi Polri. /

Irjen Pol Musyafak telah pensiun pada 2017. Namun ia mulai menjabat sebagai komisaris pada 18 Oktober 2018 di PT Huntama Karya (Persero).

Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri pada 2017  dan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 2016-2017 dan sebelumnya menjabat  Kepala Kepolisian Daerah Jambi.

Brigjen Pol Zahirwan Marza. Status pensiun perwira tinggi ini belum diketahui secara jelas. Meski begitu dia sudah menjabat komisaris di PT Nindya karya (Persero) sejak 6 Agustus 2015. Dulunya, dia adalah Kepala Biro Pidana Umum Divisi Humas Polri pada 2014.

Baca Juga: Jonathan Christie Mundur, Shesar Hiren Rhustavito Melenggang ke Babak Final PBSI Home Tournament

Irjen Pol Achmad Hidayat juga sudah pensiun dan menduduki jabatan komisaris di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sejak 24 April 2018.

Irjen Pol Nandang juga sudah menjabat sebagai komisaris di PT ASDP Indonesia Ferry mulai 24 Mei 2019. Dia adalah pensiunan perwira tahun 2018. Dia dulu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada Desember 2016 hingga Agustus 2017, kemudian menjadi Kepala Kepolisian Daerah Riau pada Agustus 2017 hingga Agustus 2018.

Irjen Pol Ngadindo pun sudah pensiun sejak 2016. Ia mengemban jabatan sebagai komisaris pada 10 Oktober 2016 di PT Kawasan berikat Nusantara (Persero). Dia sempat menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara pada September 2015-Februari 2016 dan menjadi Wakil Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri pada November 2013-September 2015.

Jenderal Badroddin Haiti menjabat sebagai komisaris di PT Waskita Karya (Persero) sejak 25 November 2016. Dia pensiun dari perwira pada Agustus 2017. Sempat menjadi Kepala Kepolisian RI pada 16 Januari 2015 - 13 Juli 2016, sebelumnya, dia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI pada 4 Maret 2014-17 April 2015.

Baca Juga: Usai Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual, Wali Kota Seoul Ditemukan Tewas di Lereng Gunung

Isu rangkap jabatan di perusahaan pelat merah ini menuai polemik. Lembaga pengawas kebijakan publik Ombudsman RI juga sempat meminta kepada Presiden Joko Widodo, untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) tentang aturan rangkap jabatan seorang pegawai kementerian atau lembaga di perusahaan BUMN.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X