Pengamat Yakin RUU Cipta Kerja Bisa Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja

- 10 Juli 2020, 20:36 WIB
Pengamat Administrasi Publik Unpad Muhammad Rizal saat memaparkan materinya pada diskusi virtual bertajuk RUU Cipta Kerja Kepastian Kerja dan Investasi, Jumat (10/7/2020). /


GALAMEDIA - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang kini masih dibahas DPR RI mampu memunculkan peluang dan norma baru bagi pekerja dan pengusaha di Indonesia. Peluang dan norma tersebut harusnya bisa dimanfaatkan saat proses pemulihan usai badai pandemi covid-19 (virus corona) berlalu.

"Dari sisi pekerja, saya melihat justru banyak peluang yang tercipta dari adanya RUU Cipta Kerja. Banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha. Peluang ini penting bagi para pekerja kalau memang ingin mencari solusi jika menilai keberlangsungan perusahaan terancam di tengah pandemi ini," kata pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pasundan (Unpas) Eki Baihaki dalam diskusi virtual bertajuk RUU Cipta Kerja Kepastian Kerja dan Investasi, Jumat (10/7/2020).

Menurutnya, pekerja harusnya melihat peluang ataupun opsi lain di tengah ketidakpastian iklim ekonomi saat ini. RUU Cipta Kerja yang fokus untuk pemberdayaan, perlindungan usaha kecil dan menengah (UMKM), dan kemudahan berusaha, harusnya bisa menjadi jalan keluar. Sehingga pekerja juga bisa lepas dari ketergantungan terhadap perusahaan.

Baca Juga: Atlet Indonesia Sudah Terkurung Lebih 3 Bulan, Begini Saran Menpora Zainudin Amali

"Kalau hanya menggantungkan diri pada perusahaan, ini contoh pekerja yang menurut saya tidak merdeka. RUU Cipta Kerja ini memberikan opportunity yang luas kok. Jadi pekerja memang perlu melihat peluang yang muncul dan memanfaatkannya," kata Eki.

Ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, juga menjamin fleksibilitas untuk investor lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja lebih masif. Hal ini sangat krusial untuk dilakukan karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan bonus demografi pekerja.

"RUU Cipta Kerja jika nantinya disahkan punya fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan menghapus norma lama, serta menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi. Ini sangat penting untuk segera dilakukan di Indonesia," sambung pengamat Administrasi Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muhammad Rizal.

Baca Juga: Berang Soal Pembantaian Pasukan AS, Jenderal Tertinggi Amerika Serikat Ancam Rusia

Menurutnya, Indonesia saat ini sudah cukup ketinggalan dari berbagai negara tujuan investasi. Upaya menarik kembali investor ini bahkan akan semakin sulit setelah adanya Covid-19.

"Kalau kita tidak mampu memberikan regulasi yang kompetitif dan menarik buat investor, sangat mungkin terjadi relokasi bisnis besar-besaran ke wilayah yang lebih kompetitif. Kalau masih di Indonesia ya mungkin masih oke, tapi kalau ke luar dari Indonesia kan tidak bagus juga," ujarnya.***

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X