Network
GALAMEDIA - Melonjaknya jumlah penderita positif Covid 19 yang dirawat di rumah sakit rujukan Provinsi Jawa Tengah, RSUD Dr. Moewardi Kota Solo belakangan ini. Hal ini membuat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Ahyani menyebut Kota Solo termasuk "zona hitam".
Sebutan zona hitam ini, lanjut dia, dimaksudkan sebagai shock therapy agar masyarakat waspada bahaya Covid 19. Istilah "zona hitam" sebenarnya tidak ada, tetapi sebutan itu muncul karena jumlah pasien positif Covid 19 yang biasanya bertambah 1 atau dua orang tiba-tiba bertambah 18 orang.
"Zona hitam yang dikatakan Ketua Gugus Tugas itu bukan bagian dari zona hijau, kuning, oranye dan merah. Tetapi karena tiba-tiba jumlah pasien RSUD Dr. Moewardi melonjak 18 orang, biar saja Pak Ahyani menyatakan Kota Solo zona hitam. Tujuannya untuk shock therapy, biar masyarakat waspada seperti waktu Kota Solo dinyatakan dalam status KLB," ujar Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, di Balai Kota Solo, Senin, 13 Juli 2020.
Baca Juga: Netizen Heboh Soal Prostitusi Online dan Kasus Penganiayaan, Ini Kata Manajer Hana Hanifah
Menurut Wali Kota Solo yang akrab disapa Rudy itu, kalau 60 persen dari warga Kota Solo terpapar Covid 19 baru bisa dikatakan masuk "zona hitam". Tetapi di antara 15 orang penderita baru positif Covid 19 yang dirawat di RSUD Dr. Moewardi, 10 orang bukan warga Kota Solo dan sisanya merupakan penderita rujukan dari rumah sakit lain di luar kota Solo.
Sedangkan penderita Covid 19 di Kota Solo yang termasuk zona merah, yaitu di Kelurahan Mojosongo dan Jebres, hanya berjumlah 5 orang yang berarti sebenarnya masih jauh di bawah kategori zona merah, yaitu 1 persen jumlah penduduk.
Terkait dengan peningkatan jumlah pasien Covid 19 yang dirujuk ke RSUD Dr. Moewardi, Wali Kota Solo minta, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, agar memberi akses data pasien Covid 19 ke Gugus Tugas Kota Solo. Akses informasi ke RSUD di bawah pengelolaan Pemprov Jateng itu dianggap penting, karena informasi dari rumah sakit rujukan dari daerah-daerah di wilayah Jateng dan wilayah Jatim itu sering terlambat.
Baca Juga: Pemprov Jabar Keluarkan Protokol Idul Adha: Daging Diantar ke Rumah Penerima
“Saya minta izin Gubernur untuk memperlancar komunikasi dengan RSUD Moewardi. Biar tidak ada istilah laporan terlambat atau ada yang ditutupi. RSUD Moewardi yang mengurusi memang provinsi, tetapi berada di Solo dan warga Solo itu rakyat saya,” jelasnya.
