Network
GALAMEDIA - Dalam 6 hari penyaluran bantuan sosial (Bansos) paket sembako tahap dua Provinsi Jabar bagi warga yang terdampak Covid-19 baru mencapai 14,5 persen. Yakni, yang sudah terdistribusi mencapai 204.000 paket dan 70.200 paket masih dalam perjalanan distribusi.
“Untuk penambahan 5 masker dalam setiap paket sembako, kita masih menggunakan pruduk dari industri bukan dari pelaku KUMK di Jabar,” Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdani saat jumpa pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa 14 Juli 2020.
Hal tersebut disebabkan persoalan waktu. Waktu produksinya harus cepat dan produknya banyak. Selain itu, ada persyaratan harus memiliki izin edar, serta spesifikasi teknisnya maskter itu harus baik.
“Untuk pelaku UMKM, produk maskernya akan digunakan untuk program 10 juta masker yang akan dibagikan untuk masyarakat dalam rangka mengkampanyekan penggunaan masker di masyarakt,” kata Berli.
Baca Juga: Penyebaran Virus Corona di Indonesia Masih Tinggi, Hari Ini Bertambah 1.591 Menjadi 78.572 Kasus
Seperti diketahui, distribusi bansos Provinsi Jabar tahap dua dilakukan mulai Kamis 9 Juli 2020 secara serempak. Pemprov Jabar akan mendistribusikan bansos paket sembako tahap kedua kepada 1,39 juta keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) Non-DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) di wilayah Jabar. Pihaknya menargetkan pendistribusian sembako tersebut akan selesai dalam waktu 14 hari atau sampai 22 Juli 2020.
“Semua kota/kabupaten akan serempak melaksankan distribusi bansos tahap kedua pada Kamis 9 Juli. Tahap kedua ini, kita menargetkan distribusi selesai dalam pada 22 Juli mendatang. Tahap pertama sudah selesai dengan masa distribusi 65 hari,” kata Ketua Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur dan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanggulanganan Covid-19 Jabar, Dudi Sudradjat Abdulrachim.
Ia berharap pendistribusian bansos tahap dua ini sesuai target. Waktu distribusi pada bansos tahap pertama mencapai 65 hari karena berbagai persoalan yang muncul.
Baca Juga: Sanksi Tak Pakai Masker Masih Dikaji, Pergub atau Perda? Uang Denda Akan Masuk Kas Daerah
