Ingat! Pembelajaran Tatap Muka Harus Utamakan Keselamatan Peserta Didik

- 15 Juli 2020, 14:07 WIB
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama Wapres Ma'ruf Amin di Sukabumi. (foto: Humas Jabar)**
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama Wapres Ma'ruf Amin di Sukabumi. (foto: Humas Jabar)** /

GALAMEDIA - SMA/SMK di Kota Sukabumi diperbolehkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka setelah berstatus zona hijau. Meski begitu, pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus pula mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah pandemi.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi menyatakan, pembelajaran tatap muka di SMA/SMK Kota Sukabumi belum dilaksanakan karena ada satu indikator yang mesti dipenuhi, yakni konsistensi pengendalian Covid-19.

"Kami harus melihat stabilitas zona Kota Sukabumi. Ini tidak bisa dilihat dalam satu pekan. Kami akan memantau status di sana,” kata Dedi dalam siaran pers yang diterima galamedianews, Rabu 15 Juli 2020.

Baca Juga: Kawal Pembelajaran Digital Jabar, Enggartiasto: UPI Harus Jadi Motor LPTK di Indonesia

"Jika konsisten berstatus zona hijau, akhir Juli akan evaluasi. Kemudian, kami akan membuat keputusan, apakah pembelajaran tatap muka di Kota Sukabumi dapat dilaksanakan," imbuhnya.

Dedi melaporkan, 39 SMA/SMK di Kota Sukabumi sudah mengajukan kesiapan pembelajaran tatap muka. Pengajuan itu diserahkan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Jabar.

Kemudian, diajukan ke Gugus Tugas Kota Sukabumi untuk dilihat indikator-indikator pembelajaran tatap muka terpenuhi.

Baca Juga: Wali Kota Tetapkan 212 Titik Lokasi Penjualan Hewan Kurban di Kota Bandung

Terdapat dua indikator besar yang sudah dipenuhi SMA/SMK Kota Sukabumi. Pertama, penerapan protokol kesehatan dalam menyambut pembelajaran tatap muka. Kedua, jumlah siswa yang bertempat tinggal di luar Kota Sukabumi, yakni sekitar 52 persen.

"Gugus Tugas Kota Sukabumi sudah menetapkan jumlah siswa dalam satu kelas, yaitu 12 orang. Sif pembelajaran sudah ditetapkan juga. Satu pekan kelas 10, pekan selanjutnya kelas 11, dan kelas 12. Semua persiapan sudah dilakukan dengan komprehensif," ucapnya.

Terpenuhinya kedua indikator tersebut plus izin dan infrastruktur sekolah tak lantas pembelajaran tatap muka di Kota Sukabumi dilakukan. Sebab, kata Dedi, pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian yang mana keselamatan dan kesehatan peserta didik diutamakan.

Baca Juga: Big Match Arsenal Vs Liverpool: Upaya The Gunners Amankan Tiket Kompetisi Eropa

"Dilakukan proteksi secara menyeluruh, di lingkungan sekolah, izin sekolah, infrastruktur sekolah. Yang belum adalah konsistensi Kota Sukabumi berada di zona hijau," katanya.

Maka itu, seluruh SMA/SMK di Jabar masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran secara daring, termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2020/2021 pada Senin (13/7/20).

Disdik Jabar sudah menyurvei para orang tua dan peserta didik terkait kendala-kendala yang dialami selama PJJ. Menurut Dedi, dari survei itu terangkum tujuh kendala besar yang dirasakan orang tua maupun peserta didik.

Baca Juga: 7 Kecamatan di Kota Bandung Bebas Kasus Positif Covid-19 Aktif

Pertama adalah orang tua terbebani kuota internet. Kemudian, orang tua kesulitan mendampingi anak dalam pembelajaran secara daring. Ketiga, orang tua berharap anak mandiri mengikuti PJJ.

"Kemudian peserta didik berharap pembelajaran dari tidak dipenuhi tugas. Yang menjadi kendala siswa adalah materi yang disampaikan harus komunikatif dan kontekstual," katanya.

"Baik orang tua dan siswa sulit berkomunikasi langsung dengan guru. Terakhir, ada beberapa SMA/SMK yang tidak memiliki akses internet," ucap Dedi.

Baca Juga: Hari Ini 8 Tahun Lalu: Invasi Gangnam Style 'Mengguncang' dan 'Mengambil Alih' Dunia

Dari berbagai kendala yang dialami orang tua dan peserta didik, kata Dedi, pihaknya sudah menempuh sejumlah upaya. Tujuannya supaya pembelajaran daring berjalan optimal.

"Kami menempatkan siswa, orang tua, pengawas, dan guru, masing-masing memiliki tugas. Kemudian semua pihak harus berinovasi, khususnya guru dalam menyampaikan materi secara interaktif. Kami juga sudah mengalokasikan biaya internet melalui dana BOS," katanya.

Dedi mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur teknologi atau akses internet, pihaknya mengirim modul-modul ke rumah peserta didik via PT Pos Indonesia.

Selain itu, ada guru yang datang ke rumah peserta didik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Baca Juga: Pastikan Sehat dan Layak, 100 Petugas Bakal Sisir Hewan Kurban di Kota Bandung

"Ada beberapa modul yang dikirim kepada siswa yang blank spot melalui PT Pos. Kalau seandainya guru harus berkeliling menemui peserta didik dengan tetap terapkan protokol kesehatan. Itu kami lakukan supaya pembelajaran daring tetap berlangsung optimal," ucapnya.***

Editor: Brilliant Awal


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x