Network
GALAMEDIA - Langkah Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Jawa Barat disorot. Bulog diminta tidak memonopoli pengadaan bansos berupa sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Memo Hermawan. Ia melihat Bulog seolah 'bermain' sendirian tanpa melibatkan pihak-pihak terkait.
Pihak-pihak itu, ujar Memo, di antaranya pedagang pasar yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Agro BUMD dan UKM.
Baca Juga: Akun Twitter Kim Kardashian hingga Mantan Presiden Diretas Untuk Penipuan Bitcoin
"Sebagai koordinator pengadaan sembako untuk bansos, Bulog menyiapkan berupa beras, minyak goreng, mie instan, sarden, terigu dan gula," ujar Memo.
"Ironisnya, Bulog tak melibatkan pedagang pasar dan membeli langsung dari pabrikan di Jakarta," tambah dia, Kamis, 16 Juli 2020.
Memo mengambil contoh untuk pengadaan beras. Selama ini, ujarnya, Bulog langsung berhubungan dengan pabrikan beras.
Baca Juga: Hari Ini 41 Tahun Silam, Saddam Hussein Memulai Kepemimpinan di Irak
Dengan kondisi itu, lanjutnya, uang APBD Jawa Barat yang merupakan hasil dari recofusing anggaran sebesar Rp 5 triliun jadi tak beredar di Jawa Barat.
