Network
GALAMEDIA - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, khususnya di Kabupaten Bandung menjadi sorotan publik. Tetapi ASN memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pelaksanaan politik tersebut.
Hal itu terungkap dalam pelaksanaan deklarasi netralitas ASN Kabupaten Bandung pada Pilkada Serentak 2020 di Gedung Moch Toha Komplek Pemkab Bandung Soreang, Jumat 17 Juli 2020. Dalam deklarasi netralitas ASN Kabupaten Bandung itu dihadiri Sekda Kabupaten Bandung H. Teddy Kusdiana, asisten, para kepala dinas, camat, lurah dan jajaran ASN lainnya.
Teddy mengatakan, netralitas ASN mendapat sorotan pada Pilkada Serentak 2020 ini. Bukan hanya di Kabupaten Bandung, juga di 270 kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang sama-sama melaksanakan pilkada serentak 2020.
Baca Juga: Ini Kenangan Manis Ghozali saat Menghadapi Persipura
"Isu netralitas ASN (pada pilkada serentak) akan berlanjut karena strategis. Istilah netralitas harus dipahami secara benar," kata Teddy dalam sambutannya di depan para ASN Kabupaten Bandung.
Meski para ASN dituntut untuk menjaga netralitas, imbuh Teddy, tetapi dalam pelaksanaan pilkada itu jangan membelenggu ASN. Netral bukan artinya tak memilih. Netral bukan buta atau tuli pada politik.
"ASN memiliki hak dipilih dan memilih, lain halnya TNI dan Polri. Hal itu selalu disampaikan kepada KPU dan Bawaslu. ASN secara politik punyak hak untuk dipilih dan memilih," kata Teddy.
Baca Juga: Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka Calon Wali Kota Solo dari PDIP
Ia berharap, para ASN untuk menghindari konflik kepentingan, baik secara kelompok maupun pribadi. Para ASN itu diatur oleh kode etik ASN, selain banyak peraturan yang mengatur ASN.
"Jangan ragu-ragu dalam mengikuti perkembangan kontestasi politik. Sebagai ASN tetap harus loyal dan berdedikasi terhadap negara. ASN jangan terbelenggu dalam situasi politik. Namun sebagai konsekwensi ASN itu netral dalam Pilkada guna terciptanya kenyamanan kerja sebagai ASN dan tegaknya hukum serta keadilan," katanya.***
