Network
GALAMEDIA - Ektivitas kehadiran siswa lewat pendidikan daring sangat rendah. Jika ingin efektif dalam pelakdanaan pendidikan daring atau pendidikan jarak jaruh (PJJ) ini, pemerintah perlu menyiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarananya.
“Saya melakukan kunjungan ķe Garut Selatan beberapa waktu lalu. Di awal pandemi, saat menggelar KBM secara daring, dari 300 siswa yang dimiliki sekolah tersebut, hanya 30 - 40 siswa saja yang hadir,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, Jumat 17 Juli 2020.
“Saya mendengar ada pengadaan gadget untuk siswa SMA, SMK, SLB Negeri se-Jawa Barat yang keseluruhan jumlahnya ada 1,9 juta siswa. Lalu, dari mana anggaran pengadaan gadget itu?” kata Hadi.
Menurutnya, kalau pun dapat terpenuhi setengahnya saja dengan anggapan 50 persen siswa sudah punya gadget, tetap saja anggarannya tidak mencukupi.
"Seluruh anggaran habis untuk penanganan Covid-19," ujar Hadi.
Tak sampai di situ, menurut anggota DPRD Jabar asal Dapil Karawang - Purwakarta ini setelah gadget tersedia lalu bagaimana dengan pulsanya.
"Memang ada dana BOS, namun kalau itu dibagikan untuk beli pulsa juga tidak akan mencukupi," jelasnya.
Belum lagi masalah sinyal. Sebab, masih banyak daerah di Jawa Barat yang jangkauan sinyal komunikasinya buruk, bahkan masuk dalam kawasan blankspot. Seperti Karang Pawitan, Cikalong, Cidaun, dan Tegal Buled di Garut Selatan.
"Terkait pengadaan ini merupakan PR (pekerjaan rumah) nomor satu bagi Pemprov Jabar. Kemudian PR nomor dua adalah siap tidaknya guru mengajar siswa dengan metode daring. Terlebih guru yang memahami pedagogi (cara dan strategi mengajar) tahu benar perbedaan belajar secara tatap muka dengan daring," ujarnya.
PR nomor tiga menurut Gus Ahad adalah kurikulum. Sebab kurikulum pendidikan di Indonesia tidak disiapkan untuk Covid-19.
