Network
Pemprov Jabar pun, katanya, berusaha terbuka dalam menginformasikan setiap pekerjaan proyek.
"Membangun gedung negara ada aturan standar harga satuannya dari Kementerian PUPR. Agar harga selalu wajar. Berapa harga maksimal batu, semen, keramik itu semua dihitung dgn detail. Kemudian dilelangkan secara transparan," ungkapnya.
Dalam unggahan lainnya, Ridwan Kamil juga mengungkit soal klarifikasi dari lembaga yang sebelumnya menyebut angka Rp 300 miliar. Lembaga itu meralatnya menjadi Rp 300 juta.
Baca Juga: ASN Bertugas di IKN Bakal Mendapatkan Apartemen, Pemerintah Siapkan 47 Tower Senilai Rp9,4 Triliun
"Semoga jadi pelajaran. Jangan dikit-dikit sebarluaskan sebelum cek and ricek. 300 juta diviralkan 300 milyar. Dan itupun sudah diselesaikan dan dikembalikan," kata Ridwan Kamil.
Sebelumnya, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum berharap masyarakat muslim Jabar tidak mempermasalahkan biaya masjid lagi. Karena, harga masjid sebanding dengan situasi dan kondisi.
Diketahui bahwa jumlah dana yang digelontorkan untuk pembangunan Masjid Al Jabbar yakni sebesar sekitar Rp 1 triliun.
Ia pun meyakini, anggaran untuk pembangunan Masjid Al Jabbar Bandung bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, ujar Uu, selama dana yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan, kenapa harus dipermasalahkan.
"Saya sendiri yang mensupport ke Pak Gubernur, jangan melihat angka yang dikeluarkan dari APBD untuk pembangunan masjid ini. Tapi ini untuk syiar Islam, syiar agama," lanjut Uu.
Baca Juga: 100 Tahun Observatorium Bosscha, dari Lembang untuk Dunia
