Network
GALAMEDIA NEWS- Masyarakat Timika, Papua, protes atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tailing yang berasal dari PT Freeport Indonesia.
Kerusakan lingkungan limbah tailing Freeport tersebut telah mengakibatkan 6 ribu warga sekitar menderita.
Hal tersebut mencuat saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan DPR Papua dan aktivis di Gedung DPR RI, Rabu 1 Februari 2023.
Baca Juga: Tak Hanya Google, Microsoft dan Amazon, Kini PayPal Memecat 2.000 Karyawan Tetap
Koordinator Umum Komunitas Peduli Lingkungan Hidup LEPEMAWI, Adolfina Kuum, memaparkan Freeport membuang lebih dari 300 ribu ton limbah tailing ke sungai setiap hari yang berdampak ke tiga distrik yakni Agimuga, Jit dan Manasari.
Akibatnya sungai tercemar, krisis air, ikan dan sumber makanan lain mati, hingga penyakit kulit menular dan mematikan.
“Ada 6.484 warga (data tahun 2020) di 23 kampung di 3 distrik yang terdampak,” ujar Adolfina.
Ia meminta agar segera dilakukan Tindakan hukum terhadap Freeport sekaligus melakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup tersebut.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi yang juga pimpinan rapat menyimpulkan ada sejumlah permasalahan yang terjadi akibat dugaan pencemaran limbah tersebut.
“Esensinya ada beberapa wilayah di areal Freeport yang mengalami problem lingkungan akut dan hilangnya habitat hidup karena terjadi pencemaran sungai, pendangkalan, matinya seluruh sumber protein nabati dan hewani serta semakin hilangnya akses masyarakat untuk keluar sehingga semakin mahalnya transportasi termasuk ancaman penyakit serius,” katanya.
Baca Juga: Kisah Kakek di Jakarta Nekat Mencuri Mobil Demi Ziarah ke Makam Istri
Untuk itu pihaknya memastikan akan segera memanggil pihak terkait mulai dari bupati, gubernur, dewan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Freeport Indonesia.
Selain memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangannya, Kang Dedi juga menjadwalkan akan melihat langsung lokasi yang menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat di Papua.
“Ini persoalan serius yang kita hadapi bersama-sama dan kita akan perjuangkan. Kita tidak mau negara mendapat pendapatan yang sangat tinggi dari Freeport sedangkan 6 ribu warga itu mengalami penderitaan,” tegas Kang Dedi Mulyadi.***
