Network
GALAMEDIA - Imparsial meminta Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana pembelian 15 unit pesawat tempur, bekas dari Austria berjenis Eurofighter Typhoon.
"(Meminta) Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membatalkan rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria," kata Direktur Imparsial Al Araf dalam keterangannya kepada Okezone, Kamis (23/7/2020).
Seperti diketahui, Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Baca Juga: Hubungan Kedua Negara Kian Memanas, Kedubes China di Washington Dibanjiri Teror Bom dan Pembunuhan
Al Araf pun mendorong Komisi I DPR untuk menolak rencana pembelian pesawat tempur bekas milik Austria yang sarat akan problem korupsi. Selain itu, Al Araf mendesak pemerintah membuka rencana pembelian alutsista secara transparan dan akuntabel.
"Imparsial memandang bahwa ide pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang."
"Ide pembelian tersebut akan mengulangi kesalahan di masa lalu, dimana pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan dan yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaannya oleh prajurit TNI menghadapi risiko terjadi kecelakaan," ujarnya.
Baca Juga: Hasil Penelitian Tiga Badan Antariksa Dunia, Bumi Mengalami Perubahan Dampak Pandemi Covid-19
Menurut dia, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman saat melakukan pembelian alutsista bekas di masa lalu, baik itu pesawat, kapal, tank dan lainnya yang memiliki sejumlah problem teknis dan mengalami beberapa kali kecelakaan.
Ia melanjutkan bahwa upaya modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia merupakan langkah penting dan harus didukung.
"Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI perlu dilengkapi oleh alutsista militer yang lebih baik, kuat, dan modern untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah pertahanan Indonesia."
Baca Juga: Dilaporkan Hilang Selama Tiga Hari, Seorang Pria Ditemukan Tak Bernyawa Dalam Posisi Bersujud
"Namun demikian, penting dicatat bahwa langkah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara akuntabel, transparan, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan TNI itu sendiri."
"Hal ini penting untuk memastikan pengadaan alutsista TNI mendukung upaya penguatan pertahanan negara Indonesia dan tidak memunculkan masalah baru di masa yang akan datang," sambungnya.
Imparsial juga memandang bahwa rencana pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter Typhoon berpotensi terjadi penyimpangan akibat tidak adanya standar harga yang pasti. Transparency International dalam survei ‘Government Defence Anti-Corruption Index 2015’ menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi.
Baca Juga: Nabi Isa Kembali ke Bumi dari Zaman Dajjal Hingga Masa Satu Sujud Lebih Baik dari Dunia dan Seisinya
"Dalam survei tersebut, risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi dengan nilai D, setara dengan negara-negara seperti Namibia, Kenya, dan Bangladesh," pungkasnya.***
