PKB Jabar Dorong Pemerintah Pusat Membentuk PP Soal Pondok Pesantren

- 26 Juli 2020, 12:44 WIB
KETUA Komisi X DPR RI, Syaiful Huda usai rapat dengar pendapat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari 2020.*
KETUA Komisi X DPR RI, Syaiful Huda usai rapat dengar pendapat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari 2020.* /aka/Man/SETKAB

GALAMEDIA - Pemerintah pusat diminta segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama mengenai pondok pesantren terkait dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Demikian disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat (DPW PKB Jabar) dalam siaran persnya, Minggu 26 Juli 2020.

"Pondok pesantren atau ponpes di seluruh Jawa Barat perlu mendapatkan prioritas pembangun. Kalau Jabar ingin berhasil, ya salah satu elemen yang harus didukung penuh adalah pondok pesantren termasuk seluruh jaringannya alumninya. Inilah sumberdaya yang sesungguhnya bisa diwujudkan di Jawa Barat," kata Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda, Minggu.

Baca Juga: Dapat Imunitas, Pejabat Tetap Bisa Dipidana Jika Punya Itikad Jahat dalam Mengelola Dana Covid-19

Usulan tersebut disampaikan Syaiful Huda saat menjadi pembicara dalam acara dialog virtual bertema "1.000 Ulama Untuk Perda Pesantren".

Dialog virtual tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Harlah PKB yang ke-22 dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai pelosok tanah air.

Selain Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda sebagai Keynote Speaker, dalam dialog tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya yakni Ketua Pansus Perda Pondok Pesantren DPRD Jabar Sidkon Djampi, beserta tiga narasumber yaitu Dr Bambang Q-Anees (akademisi), Dr KH Tatang Astarudin (pakar hukum), KH Maman Imanulhaq (Anggota Komisi VIII DPR RI FPKB).

Baca Juga: PJJ, SMAN 9 Bandung Pinjamkan Tablet untuk Siswa Tidak Mampu

Syaiful Huda yang juga duduk sebagai Ketua Komisi X DPR RI mengatakan Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren yang sedang dibahas di DPRD Jabar ini adalah langkah maju karena seringkali pemerintah berdalih ketika ingin membina atau memfasilitasi pondok pesantren, tidak ada regulasinya.

Selain itu, perda ini, lanjut Huda, akan menjadi landasan hukum yang bisa dirujuk pemerintah dalam mengembangkan memfasilitasi proses pendidikan, dakwah Islam, termasuk pemberdayaan ekonomi santri maupun masyarakat secara luas di Jawa Barat.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x