Network
GALAMEDIA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memastikan kesiapan sejumlah kawasan industri yang akan dijadikan lokasi untuk menampung sejumlah pabrikan multinasional yang ingin relokasi ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan area terintegrasi agar aktivitas industri bisa berjalan efisien sehingga bisa menjadi daya tarik bagi para investor.
“Salah satunya yang sedang kami akselerasi pembangunannya adalah Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Ini sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada akhir Juni lalu,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta, Minggu 26 Juli 2020.
Baca Juga: Melalui CHSE, Kemenparekraf Jamin Berwisata Aman Dimasa AKB
Pada Jumat (24/7) kemarin, Dirjen KPAII kembali meninjau progres pembangunan KIT Batang. “Kami menyampaikan bahwa pemerintah ingin pembangunan 450 hektare dari total lahan 4.300 hektare bisa selesai dalam kurun waktu enam bulan,” ungkapnya.
Menurut Dody, dari segi infrastruktur, KIT Kabupaten Batang memiliki banyak kelebihan dan daya tarik untuk menjawab keluhan para investor. “Biasanya keluhan utama dari investor, yakni tentang harga lahan yang bergejolak tinggi setelah ditetapkan menjadi kawasan industri. Namun, harga lahan dan fasilitas di KIT Batang mampu bersaing dengan kawasan industri di negara lain seperti China,” paparnya.
Baca Juga: Cadangan Nikel dan Kobalt Besar, Indonesia Siap Jadi Produsen Mobil Listrik dan Baterai Lithium
Dody menyampaikan, Kemenperin mendukung pengembangan KIT Batang dengan konsep The Smart and Sustainable Industrial Estate. Artinya KIT Batang ini nantinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti perumahan pekerja, unit pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan rantai pasok antara sektor industri.
“Sekitar 108 hingga 2.027 hektare akan dibangun sampai tahun 2024, tidak hanya sebagai daya tarik, tapi menjadi supply chain di koridor Pantura Jawa,” tuturnya.
KIT Batang ditargetkan untuk menjadi kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah.
