Network
GALAMEDIA - Kabar pecahnya koalisi antara DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung dengan DPD PKS Kabupaten Bandung menghadapi Pilkada 2020 semakin dikuatkan dengan kemunculan surat pencabutan nota kesepahaman koalisi.
Surat itu dibuat oleh Partai DPC Demokrat Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Endang selaku ketua, dan Hikmat Budiman selaku sekretaris. Surat itu dibuat dan ditandatangani pada 20 Juli 2020.
Endang saat dikonfirmasi membenarkan tentang adanya surat tersebut yang belakangan beredar luas di sejumlah grup WhatsApp. Ia mengatakan, surat itu telah dilayangkan ke pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung pada 21 Juli 2020.
"Betul, tapi belum dapat balasan dari pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung," kata Endang saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa 28 Juli 2020.
Baca Juga: Pelatih Persib Terserang Penyakit Jantung, Ini Penjelasan Dokter Spesialis
Dengan adanya surat itu, lanjut Endang, menjadi dasar kepindahan koalisi Demokrat dengan PKB dan Nasdem yang kemudian mengusung pasangan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan.
"Nah untuk koalisi baru ini, kan sebenarnya masih dinamis. Kami juga masih membuka jika ada partai lain yang ingin berkoalisi dengan Demokrat. Apalagi saat ini penjaringan internal sudah memasuki tahap akhir," ujarnya.
Terlebih, kata dia, penjaringan di internal Demokrat awalnya untuk mencari bakal calon wakil bupati guna mendampingi Gun Gun Gunawan yang disung PKS. Namun, bakal calon yang tengah menjalani penjaringan tidak ada yang terpakai oleh PKS.
"Jadi adanya surat itu sebagai tanda bahwa apa yang kami lakukan untuk mencari pendamping Gun Gun sudah selesai," ungkapnya.
