Network
GALAMEDIANEWS - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun menumpuk di Kementerian Keuangan sejak 2009 yang melibatkan 460 orang.
"Ini dari tahun 2009 sampai 2023. Sejak itu sudah ada lebih dari 160 laporan, belum ada perkembangan informasi setelah diakumulasi semuanya yang melibatkan lebih dari 460 orang di kementerian, jadi akumulasi transaksi mencurigakan itu sekitar Rp 300 triliun," kata Mahfud di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang, Sleman, Rabu, 08 Maret 2023
Mahfud MD mengungkapkan bahwa sejak tahun 2009, laporan-laporan mengenai transaksi-transaksi aneh di Kementerian Keuangan tidak segera ditanggapi hingga menumpuk. Seperti pada kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, respon terkadang baru diberikan dan dipublikasikan setelah kasus tersebut mencuat ke permukaan.
"Kadang-kadang hanya ketika menjadi kasus seperti kasus Rafael barulah kasus ini ditanggapi. Rafael menjadi kasus dan kemudian dibuka. Mereka tahu ini sudah dilaporkan tapi kenapa didiamkan, baru sekarang dibuka," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Wow, KPK Ungkap 134 Pegawai Pajak Memiliki Saham di 280 Perusahaan Konsultan Pajak
Menurutnya, hal yang sama juga terjadi pada kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji.
"Angin Prayitno juga begitu, tidak ada yang tahu tentang dia sampai TPPU mengungkap ratusan miliar rupiah baru terbuka. Nah, saya kira karena kesibukan yang luar biasa, jadi menurut saya itu sistemik saja," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Mahfud MD puji Menkeu Sri Mulyani bergerak cepat
Meski demikian, Mahfud memuji upaya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah bergerak cepat untuk membersihkan dugaan pencucian uang di kementeriannya.
"Saya sangat menghormati dan mengucapkan selamat kepada Ibu Sri Mulyani yang hebat dalam melakukan pembersihan, dia sudah lama melakukan tindakan cepat tapi sudah menumpuk begitu banyak karena bukan Sri Mulyani. Sudah empat kali ganti Menteri, padahal dia belum pindah sejak 2009," katanya.
