Komite Sanksi PBB Tak Bernyali, Libya dan Turki Dikeroyok Negara Arab dan Eropa

- 30 Juli 2020, 19:21 WIB
Delegasi Libya untuk PBB Taher Al-Sunni .
Delegasi Libya untuk PBB Taher Al-Sunni . /

GALAMEDIA - Delegasi Libya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Taher Al-Sunni mengkritik selektivitas komite sanksi PBB. Ia mempertanyakan sejumlah ketidakefektifan mereka dalam menghentikan pelanggaran dan agen ke beberapa negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik di negaranya.

Al-Sunni mengeluh tentang campur tangan Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam urusan Libya, dan dukungan mereka untuk agresi milisi Khalifa Haftar di ibu kota Tripoli.

Ini datang dalam pidato yang disampaikannya pada Selasa malam di depan sesi komite sanksi Dewan Keamanan PBB di New York, yang diadakan atas permintaan Libya, di hadapan negara-negara yang terlibat dalam mendukung agresi terhadap Tripoli.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, PPAU Bantu APD Ke RSAU dr. Hoediyono Lanud Suryadarma

Dia menyatakan, "Rencana kerja komite sanksi menjadi tidak berguna untuk menghentikan pelanggaran, tidak hanya di Libya, tetapi di sebagian besar negara di dunia. Badan-badan ini digunakan untuk melayani kepentingan politik beberapa negara, dengan mengeluarkan resolusi sanksi. Kemudian menjadi jelas bahwa mereka berupaya melemahkan pemerintah yang berurutan".

"Bagaimana kita masih bisa mendengar pernyataan yang menganggap pemerintah Libya yang sah dan para penjahat, yang bertanggung jawab atas agresi April 2019 (merujuk pada agresi milisi Haftar terhadap Tripoli), sama sederajat?" tanya Al-Sunni.

Dia melanjutkan, "Bagaimana negara berdaulat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak lain untuk membela rakyatnya dan tanahnya melawan agresor dan mereka yang mendukung mereka, yang merupakan haknya yang sah, menurut Piagam Amerika Serikat Bangsa?"

Baca Juga: Wakapolri Prediksi Ada Kenaikan 39% Arus Balik Masa Hari Raya Idul Adha 1441 H

November lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani dua nota kesepahaman dengan Fayez Al-Sarraj, kepala pemerintah Libya yang diakui secara internasional, mengenai keamanan dan kerja sama militer antara Ankara dan Tripoli.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X