Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat Tahun 2023

GALAMEDIANEWS - Penambahan Pos Layanan Terpadu (Posyandu) serta pelatihan para kader di desa dalam melakukan pengukuran bayi secara akurat adalah salah satu langkah percepatan perluasan cakupan untuk mengejar target pengukuran bayi hingga 90 persen di desa-desa di wilayah Papua Barat.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Road Show Dialog Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Selasa 21 Maret 2023.

“Selain penambahan USG dan antropometri, penambahan Posyandu juga diperlukan, termasuk pelatihan kader-kader desa seperti bidan desa, penggerak PKK, dan tenaga kesehatan lainnya untuk penggunaan alat-alat tadi (USG dan antropometri),” ucap Menko PMK Muhadjir Effendy. 

Baca Juga: BERPRESTASI! 3 SMA Terbaik di Jambi Berdasarkan Nilai UTBK, Cek Apakah Sekolah Kamu Ada?

Provinsi Papua Barat dan Barat Daya menjadi Wilayah Ke-23 dan 24 yang di sisir permasalahan stunting serta kemiskinan ekstremnya oleh Kemenko PMK. Sebelumnya dalam dialog, menurut Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy menyampaikan bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua Barat yaitu sebesar 51,5 persen.

Hal tersebut dikarenakan minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan.

Baca Juga: Menko PMK Akan Melakukan Konvergensi Program untuk Cegah Stunting dan Hapus Kemiskinan Ekstrem

“Harapan kami pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih, serta pembangunan Puskesmas, Puskemas Pembantu, dan Polindes untuk memenuhi standar kesehatan,” kata Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy.