Network
GALAMEDIA - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pendataan maupun pendistribusian bantuan sosial (bansos) provinsi tahap II. Selain agar tepat sasaran dan berkeadilan, prinsip tersebut diterapkan guna mencegah penyelewengan.
Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Setda Provinsi Jabar yang juga Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan penyelewengan bansos provinsi.
Dudi pun memastikan potensi penyelewengan bansos provinsi Jabar sangat kecil. Hal itu karena Pemda Provinsi Jabar memilih mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Ikan Paus Tutul Terdampar di Pantai Cipatujah, Warga Berbondong-bondong Mengambil Dagingnya
"Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," kata Dudi dalam siaran persnya, Senin 3 Julir 2020.
Pemda Provinsi Jabar, kata Dudi, melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendistribusian bansos provinsi.
"Tim Pendamping Penyaluran Bansos Provinsi Jabar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar. Setiap minggu, Tim Pendamping melakukan pertemuan untuk evaluasi distribusi bansos," katanya.
Baca Juga: Emil : Sekolah yang Sudah Siap, Boleh Mulai Lakukan Sekolah Tatap Muka
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar via Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para eselon 2 sebagai petugas penghubung (liasion officer) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jabar. Tujuannya mengantisipasi hambatan-hambatan dalam pendistribusian bansos provinsi.
"Salah satu tugas para LO adalah memperbaiki hubungan komunikasi antara gugus tugas provinsi dan kabupaten/kota. Untuk saat ini, para LO ditugasi khusus untuk monitoring evaluasi terhadap bansos provinsi, menyelesaikan dan mengantiasipasi hambatan dalam penyaluran bansos," kata Dudi.
