Network
Disebutkan, salah satu titik awal itu bisa terwujud adalah melihat dari proses open bidding Sekda yang sudah di tahap akhir.
Namun ada kegalauan sebagian besar warga KBB karena ada calon yang masuk tiga besar tetapi calon tersebut adalah terperiksa KPK. Seseorang di periksa karena di tengarai berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kasus yang terjadi di KBB pada masa lalu.
Baca Juga: GEMPA CIANJUR, Longsoran Timpa Rumah Warga, Kandang Sapi Hingga Jalan Utama
"Oleh karena itu kami meminta KPK untuk segera melakukan verifikasi berkaitan dengan proses open bidding Sekda KBB. Sebab sebagai warga masyarakat KBB berharap tidak ada lagi pejabat KBB yang berurusan secara hukum dengan KPK," tegasnya.
Untuk itu, lanjut dia, penentuan Sekda ini tidak hanya melihat dari CV dan syarat administrasi saja. Sebab bisa saja itu semua sudah terpenuhi oleh tiga kandidat yang direkomendasikan oleh tim pansel.
Namun juga harus melihat dari integritas dan moralitas dari figur tersebut. Sebab dua indikator itu sangat sulit dicari pada konsisi saat ini.
Baca Juga: HIATUS LAMA, Anime Boruto Dikabarkan Bakal Kembali 7 Bulan Kemudian dengan Arc Shippuden
Masyarakat KBB saat ini sangat merindukan pimpinan yang bersih. Siapapun yang diangkat jadi Sekda, asalkan punya nawaetu yang bagus, track record bagus, bersih dari KKN, masyarakat dan birokrat pasti akan mendukung.
Sebab jika sudah menjabat Sekda lalu harus mondar-mandir karena terkait kasus hukum maka akan bisa mengganggu kinerja dan jalannya roda pemerintahan.
"Selama tahun 2008-2022 ada 16 kepala daerah di Jabar yang tersandung masalah korupsi dan itu dua di antaranya dari KBB. Masyarakat KBB tidak mau itu terjadi lagi, untuk itu Sekda KBB haruslah yang bersih dari kasus korupsi dan memahami tentang wilayah KBB," ujar Direktur Eksekutif LBH Kencana Sastra Nagara KPK Jabar ini.***
