KPAI Soroti Jumlah Sekolah Negeri dengan PPDB Sistem Zonasi, Kota Bandung Bakal Tambah?

- 5 Agustus 2020, 12:29 WIB
Ilustrasi kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.
Ilustrasi kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. /

GALAMEDIA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai dampak baik sistem zonasi pada Pendafaran Peserta Didik Baru (PPDB) adalah adanya kepedulian pemerintah daerah untuk menambah sekolah negeri di daerahnya.

Namun hingga saat ini di sejumlah wilayah, termasuk Kota Bandung masih kekurangan jumlah sekolah. Bahkan di satu kecamatan belum tersedia SMA dan SMP negeri.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, setelah kebijakan sistem zonasi ini diluncurkan pada 2017 lalu di era Mendikbud Muhadjir Effendy, pihaknya mengapresiasi daerah untuk penambahan jumlah sekolah negeri.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Terkontraksi 5,32 Persen, Konsumsi Rumah Tangga Diduga Jadi Biang Kerok

"Jadi daerah sadar waktu di zonasi, sekolah di wilayahnya tidak rata. Penduduknya padat tidak ada sekolah negeri, penduduknya sedikit sekolah negerinya numpuk, ada kecamatan tidak ada SMA Negeri itu baru disadari setelah sistem zonasi ini diberlakukan," katanya pada Rakornas Hasil Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru 2020.

Retno menilai, penambahan jumlah sekolah negeri adalah bentuk upaya negara dalam melakukan reformasi pendidikan. Selain itu juga untuk meningkatkan lama belajar anak di Indonesia.

Soalnya anak bisa tidak melanjutkan ke SMP atau SMA negeri yang dekat dengan wilayahnya karena dia tidak punya uang untuk transportasi. Maka hal ini penting untuk daerah membangun tambahan sekolah negeri agar lama belajar menjadi meningkat.

Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Bagikan Rp 600 Ribu untuk Pegawai Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Selama 6 Bulan

Retno mencontohkan beberapa daerah yang melakukan penambahan sekolah negeri. Seperti Bekasi menambah 7 SMPN baru, Tangerang membangun 9 SMPN baru, Kalimantan Barat menambah 1 SMAN baru di Kota Pontianak, Jawa Barat menambah 1 SMAN di Kota Depok, dan DKI Jakarta menambah 7 SMKN baru.

Selanjutnya, berdasarkan pengamatan KPAI pada RPJMD yang dibangun di daerah pada 2019 Pemkot Bogor merencanakan pembangunan sekolah negeri baru di beberapa lokasi. Lalu Gubernur Banten dalam target RPJMD 2017-2022 akan membangun 33 unit sekolah negeri baru untuk SMA negeri di 33 kecamatan.

Retno menyampaikan, jika tidak ada penambahan sekolah negeri maka ini akan menyulitkan siswa dari kalangan ekonomi lemah yang tidak mungkin mampu sekolah di swasta. Selain itu juga lama belajar akan meningkat dan hak atas pendidikan juga terpenuhi.

Baca Juga: WNI Jadi Korban Ledakan Beirut, KBRI untuk Lebanon Minta Aktif Laporan

"Saya rasa ini bentuk sistem zonasi yang betul memberi dampak kepada pembagunan di Indonesia," ujarnya.

Sehubungan hal itu, di Kota Bandung direncanakan tahun ini bakal dibangun tiga sekolah menengah pertama (SMP) rintisan baru. Melalui pembangunan sekolah rintisan diharapkan layanan mutu pendidikan di Kota Bandung semakin meningkat.

Sekolah rintisan sendiri dibangun demi meningkatkan daya tampung siswa khususnya lulusan SD masuk ke SMP Negeri. Berdasarkan data yang ada, lulusan SD negeri dan swasta pada tahun 2019 lalu sebanyak 40.867 orang. Sementara SMP negeri di Kota Bandung saat ini hanya mampu menampung 17.216 orang di 65 sekolah.

Baca Juga: Mantan Bintang Porno Mia Khalifa Ungkap Konspirasi Ledakan di Pelabuhan Beirut

Namun setelah terguncang pandemi virus corona (Covid-19), hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai rencana pembangunan sekolah. Selain itu, hingga saat ini tidak semua kecamatan di Kota Bandung memiliki SMP maupun SMA negeri.

Di sisi lain, luasnya wilayah kecamatan dan banyaknya jumlah penduduk, satu bangunan sekolah negeri belum mampu menampung siswa lulusan. Sehingga Pemkot Bandung maupun Pemprov Jabar harus terus menambah jumlah sekolah.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x