Network
GALAMEDIA - Saat ini pemerintah harus berupaya untuk mencari keseimbangan antara memutus mata rantai penularan Covid-19 (virus corona) dan mencegah agar ekonomi tidak terpuruk. Soalnya hingga saat ini pemerintah belum efektif melakukan manajemen publik dan manajemen komunikasi krisis.
Menurut Pemerhati Komunikasi Publik Unpas, Deden Ramdan di antara upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan antara memutus mata rantai Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi adalah harus menetapkan kebijakan publik yang tersistemasi dan konsisten.
"Yakni, untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada," kata Deden saat dihubungi, Ahad 9 Agustus 2020.
Baca Juga: Dibeli Tunai Rp 6,5 Triliun, Pangeran Saudi Kembali Diklaim Tertipu Membeli Lukisan Palsu Da Vinci
Menurutnya, Kebijakan ini dilakukan supaya negara tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi.
"Harap diingat bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Jika aktivitas ekonomi terus berhenti total maka negara tidak punya pemasukan, akibatnya negara juga tidak bisa mengurus rakyatnya," jelas Deden.
Dikatakan, kebijakan ini diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah pandemi Covid-19 masih ada di sekitar kita.
Baca Juga: Ngaku Tertarik, Didi Riyadi Segera Persunting Ayu Ting Ting?
Untuk itu aktivitas ekonomi/publik diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan, manajemen publik bisa berjalan dengan baik jika pemerintah melakukan upaya yang sistematis, terkoordinasi, dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan law enforcement.
"Di dalamnya juga termasuk memperbesar kapasitas sektor kesehatan kita untuk mengantisipasi lonjakan penderita Covid-19," jelasnya.
Baca Juga: Status Pegawai KPK Jadi ASN, Novel Baswedan: Presiden Jokowi Berkontribusi Lemahkan KPK
Di samping itu, katanya, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kemampuan manajemen komunikasi krisis untuk memastikan publik. Di satu sisi mendapatkan informasi lengkap tentang relaksasi kebijakan melaksanakan aktivitas ekonomi tetapi di sisi yang lain juga mendapatkan layanan kesehatan yang massif dan gratis, seperti tes rapid dan swab.
Dengan demikian, kata Deden sejatinya manajemen publik dan manajemen komunikasi krisis Covid-19 merupakan suatu kesatuan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan menghadapi kondisi ekonomi.
"Yaitu melalui beberapa skema penyiapan pengamanan sosial yang tepat sasaran. Dan pada saat yang sama mereka mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai," ujarnya.***
