Network
GALAMEDIA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk pengadaan vaksin Corona.
Namun dana itu masuk dalam daftar insentif tambahan yang akan dikucurkan pemerintah di sektor kesehatan dengan total sebesar Rp23,3 triliun.
Sri Mulyani menyatakan dana itu berasal dari dana penanganan pandemi virus corona yang berpotensi tak terserap dan belum masuk dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA).
Baca Juga: Pabrik Milik Pengusaha Amerika Serikat di China Pun Hijrah ke Indonesia
Namun, pemerintah sejauh ini masih mengkaji kebutuhan dana untuk pengadaan vaksin.
"Berapa banyak (kebutuhan dana) sekarang kami minta koordinasi dari satuan tugas penanganan virus corona," kata Sri Mulyani dalam video conference, Senin 10 Agustus 2020.
Ia mengatakan, pihaknya baru saja melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengenai pengadaan vaksin corona.
Baca Juga: Erick Thohir Ingin Pelaksanaan Vaksinasi Massal Corona di Indonesia Dipercepat
Pemerintah, kata Sri Mulyani, sedang berkoordinasi mengenai lembaga mana saja yang akan menghasilkan vaksin virus corona.
"Jumlah berapa, harga berapa, dan pengadaan berapa," imbuh Sri Mulyani.
Disebutkan, beberapa perusahaan di Indonesia sedang berupaya memproduksi vaksin virus corona. PT Bio Farma (Persero) salah satunya.
Baca Juga: Boyong Rp 500 Triliun Lebih, 17 Perusahaan asal China Bakal Hijrah ke Indonesia
"Bio Farma sendiri punya dua jalur, jalur yang bekerja sama dengan China dan dengan Melinda Gates (Gates Foundation). Itu ada dua jenis," jelas Sri Mulyani.
Belum lagi ada perusahaan swasta, PT Kalbe Farma Tbk yang juga menggandeng perusahaan China dan beberapa negara lain dalam memproduksi vaksin virus corona.
Selain itu, ada pula vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
"Hari ini kami sampaikan untuk riset jika mereka butuhkan anggaran. Kami mendukung secara penuh seperti Eijkman itu dilakukan melalui Kementerian Riset dan Teknologi," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Warga Palestina Tinggal di Gua Karena Dilarang Bangun Rumah, Israel Tetap Rilis Surat Penghancuran
Ia menyatakan produksi vaksin kemungkinan besar harus banyak. Sebab, beberapa riset menyatakan bahwa masyarakat harus disuntik vaksin sebanyak dua kali.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta bantuan kepada kementerian/lembaga lain untuk melakukan koordinasi dalam pengadaan vaksin virus corona di dalam negeri.
Kementerian/lembaga yang dimaksud, misalnya Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satuan Tugas Penanganan Virus Corona, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Namun dari sisi anggaran sudah disediakan dari 2020 melalui anggaran kesehatan yang belum terserap itu dicadangkan untuk vaksin," katanya.***
