Tak Hanya Palestina, Sejumlah Menteri dan Tokoh Sayap Kanan Israel Pun Kecam Kesepakatan dengan UEA

- 15 Agustus 2020, 00:22 WIB
Aneksasi Tepi Barat. /

GALAMEDIA - Kesepakatan damai dengan Uni Emirat Arab (UEA) pun ternyata mendapat kritikan pedas dari politisi sayap kanan Israel. Pasalnya, kesepakatan itu menggiring penundaan aneksasi (pencaplokan) lahan di Tepi Barat.

Terkait hal itu, dua tokoh sayap kanan Israel menyatakan sudah saatnya Benjamin Netanyahu untuk meninggalkan panggung (mengundurkan diri) dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel.

David Elhayani, ketua dewan payung walikota pemukiman Yesha, mengatakan kepada radio Kan Bet, "Perdana menteri telah kehilangannya. Dia telah menyesatkan kami untuk waktu yang lama."

Dia mengatakan jika Netanyahu benar-benar menyerah pada rencana untuk menerapkan kedaulatan Israel ke permukiman, "Netanyahu perlu diganti."

Sementara itu, MK Bezalel Smotrich dari partai nasional keagamaan Yamina mengatakan sudah waktunya untuk "menghadirkan kepemimpinan alternatif dari Netanyahu."

Netanyahu Kamis bersikeras bahwa rencananya untuk menerapkan kedaulatan Israel ke sekitar 30 persen Tepi Barat, meliputi permukiman dan Lembah Jordan, telah "dihentikan sementara" atas permintaan Presiden AS Donald Trump.

Dilansir Time of Israel Jumat 14 Agustus 2020, Menteri Urusan Permukiman Tzachi Hanegbi mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel mengaku belum melepas rencana aneksasi Tepi Barat. "Itu (penghentian aneksasi) hanya sementara. Tentu itu akan terjadi".

Menteri Kesehatan Yuli Edelstein mengatakan pencaplokan "tidak kalah pentingnya bagi rakyat Israel" daripada kesepakatan dengan UEA.

Menteri Energi Yuval Steinitz pun mengatakan kepada Kan Bet bahwa dia memahami kekecewaan yang dirasakan oleh beberapa orang, tetapi berpendapat bahwa aneksasi "tidak akan dibatalkan" dan menegaskan bahwa perjanjian dengan Abu Dhabi "akan melayani Israel selama beberapa generasi."

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X