Network
GALAMEDIANEWS - Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan bahwa kejaksaan masih dibutuhkan dalam mengusut kasus korupsi di tanah air, dan TII menyayangkan adanya gugatan terhadap kewenangan jaksa dalam mengusut kasus korupsi.
"Apakah Kejaksaan dibutuhkan untuk mengusut kasus korupsi? Rasanya semua harus bersepakat bahwa jawabannya adalah iya," kata peneliti TII Sahel Alhabsyi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis. 1 Juni 2023
Menurut Sahel Alhabsyi, kerja-kerja apik yang ditunjukkan oleh "Korps Adhyaksa" dalam menangani kasus-kasus korupsi telah membuat kepercayaan publik meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hasil survei.
Baca Juga: 5 Tempat Wisata Semarang dengan Spot Foto Instagramable dan View Bagus, Cocok untuk Para Selebgram
"Dalam berbagai survei, masyarakat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Kejaksaan karena hal ini," katanya.
Oleh karena itu, TII menyayangkan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kewenangan kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi.
Sahel Alhabsyi memperingatkan bahwa pengabulan permohonan tersebut akan meningkatkan kekhawatiran publik terhadap agenda antikorupsi di Indonesia di masa depan.
"Jadi, jika kewenangan kejaksaan untuk mengusut kasus korupsi kemudian hapus, memang kita punya alasan untuk khawatir. Dengan itu, bisa saja agenda pemberantasan korupsi ke depan makin tertatih," kata Sahel.
Baca Juga: Lukas Enembe Segera Disidangkan, KPK Sudah Limpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Tipikor
