Network
GALAMEDIANEWS - Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkapkan bahwa terdapat 6389 pejabat negara belum melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) kepada KPK hingga 31 Mei 2023.
"Sampai 31 Mei 2023, kewajiban lapor penyelenggara negara sebanyak 371.722 orang, sebanyak 365.333 orang sudah melaporkan dan 6.389 orang belum melaporkan," ujar Firli Bahuri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023.
Firli Bahuri menjelaskan bahwa salah satu langkah untuk menghindari perilaku korupsi adalah dengan melaporkan harta kekayaan atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca Juga: One Piece Bakal Hiatus Lama, Eiichiro Oda Segera Jalani Operasi
Fili Bahuri megatakan bahwa 4.400 pejabat dari lembaga eksekutif, 1.431 dari legislatif, 147 dari yudikatif, dan 411 dari badan usaha milik negara (BUMN) / badan usaha milik daerah (BUMD) tidak melaporkan LHKPN miliknya.
Dalam buku Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dijelaskan, LHKPN merupakan daftar keseluruhan kekayaan para penyelenggara negara yang tertuang dalam formulir pencatatan. Penetapannya dilakukan langsung oleh KPK.
LHKPN wajib dilaporkan oleh dua pihak utama. Pertama, penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999. Kedua, penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Baca Juga: Korban Jiwa Kebakaran Pasar Induk Caringin Teridentifikasi
